Kecewa Interupsi Tak Diterima, Lukmanul Hakim Tuding Ketua DPRD DKI Arogan

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim merasa kecewa lantaran keinginan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dihalangi pimpinan dewan. Interupsi yang diajukan Lukman selaku anggota fraksi dan anggota Komisi C pada akhir rapat paripurna yang dihadiri Wagub Rano Karno, Rabu (16/7/2025), tidak digubris oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Alih-alih memberi waktu, Khoirudin langsung menutup rapat paripurna.

Tindakan Khoirudin yang langsung mengetok palu menutup sidang saat terjadi interupsi disayangkan Lukman. Sikap tersebut dianggap tak mengormati hak anggota legislatif, bahkan bisa disebut sebagai sikap arogan. “Seharusnya Ketua Dewan bersikap bijak dan menghargai hak-hak anggota. Mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul serta pendapat, semua tahu itu adalah hak anggota dewan,” ujar Lukmanul Hakim, Kamis (17/6/2025).

Kekecewaan anggota legislatif yang akrab disapa Bang Lukman bukan tanpa alasan karena apa yang hendak disampaikannya adalah aspirasi dari konstituen yang diperoleh selama masa reses. Karenanya Lukman berupaya keras menyuarakannya di Gedung DPRD yang dibangun dengan uang rakyat. “Saya sunguh kecewa dengan sikap Ketua Dewan. Tidak seharusnya beliau bersikap begitu,” dia menegaskan.

Momentum rapat paripurna yang tidak bisa dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung karena sedang bertugas ke luar negeri, menurut Bang Lukman sangat penting. Setidaknya ada dua agenda dalam rapat paripurna tersebut, yang pertama penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2025, dan yang kedua adalah pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun 2025.

Ditanya apa yang ingin disampaikan, Lukman menyebut beberapa aspirasi yang diserapnya perlu didengarkan secara langsung oleh eksekutif. Yang utama adalah minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi warga masyarakat. Hal itu, dalam pandangan Lukman, sangat mendesak dituntaskan karena Jakarta masih menjadi tujuan utama urbanisasi.

“Sungguh ironis, warga kota yang menjadi tujuan urbanisasi, tempat orang cari kerja dan cari nafkah malah kesulitan dapat pekerjaan. Ini kan ibarat ayam mati di lumbung padi,” ungkapnya.

Tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat pengangguran di masyarakat Jakarta yang tinggi, dikhawatirkan menjadi bom waktu yang dampaknya serius. Pengangguran yang tinggi, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan bukan saja menyebabkan berbagai masalah sosial di masyarakat, namun bisa mendorong angka kriminalitas.

Karenanya Lukman ingin menyampaikan hal langsung ke eksekutif, yang pada momentum kemarin diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.  “Saat reses banyak warga yang mengeluh sulitnya mencari pekerjaan, karena itu saya mau sampaikan ke Pak Wagub agar masifkan Job Fair sampai tingkat kelurahan,” kata Lukman.

Atas sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin yang mengabaikan interupsinya, sekali lagi Lukman menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya. Khoirudin dianggap berupaya membatasi aspirasi yang ingin disuarakannya. “Saya sangat menyayangkan sikap pimpinan rapat yang tidak memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD untuk menyuarakan aspirasi yang dititipkan oleh masyarakat.”

Sikap Khoirudin yang dianggap arogan sebagai pimpinan sidang, juga diungkapkan Astrid Kuya. Anggota Komisi E dari Fraksi PAN turut menyayangkan interupsi yang tak dihiraukan Ketua DPRD DKI. Terlebih, dirinya ingin juga menyampaikan terkait bantuan sosial (bansos) yang harus lebih masif didistribusikan kepada masyarakat.

Astrid mengungkapkan, ketika reses dirinya mendapatkan aduan terkait adanya calo pada Program pangan murah KJP (Kartu Jakarta Pintar) OTS (Online Total System). Selain itu program tersebut juga terjual bebas melalui platform Facebook. “Itu harus diperhatikan. Itu kan hajat hidup orang banyak disitu. Kita tuh ingin minta subsidi ini (bansos) diperbanyak gitu loh. Bahan pangan murah ini harus diperbanyak. (Tapi) tidak diberi kesempatan sama Ketua DPRD,” keluhnya.