Ntvnews.id, Jakarta - Puluhan ribu pengemudi ojek online (ojol), taksi online, dan kurir dari berbagai wilayah Indonesia akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta hari ini. Aksi itu juga disertai gerakan 'off bid' atau mogok massal, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada nasib pengemudi.
Menurut Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia), Raden Igun Wicaksono, aksi bertajuk "Aksi 217" itu melibatkan sekitar 50 ribu pengemudi dari berbagai platform transportasi online.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin, karena sebagian besar pengemudi dan kurir online akan melakukan mogok massal,” ujar Igun, Minggu, 21 Juli 2025.
Aksi demonstrasi ini merupakan akumulasi kekecewaan para pengemudi atas respons pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, yang dinilai tidak tegas dan lamban menanggapi aspirasi mereka. Ia memandang, pemerintah terlalu membiarkan dominasi aplikator dalam menetapkan aturan main yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Salah satu contoh kebijakan yang dipersoalkan adalah kenaikan potongan tarif aplikator hingga 15 persen, yang dianggap kontra-produktif terhadap kesejahteraan pengemudi.
"Patut dipertanyakan, apakah pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau justru lebih condong berpihak kepada pebisnis aplikator,” kata Igun.
Adapun dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan pokok kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan, antara lain:
Mendesak Presiden untuk menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang secara khusus mengatur transportasi online di Indonesia.
Menuntut agar komisi dibagi 90 persen untuk pengemudi dan hanya 10 persen untuk aplikator, sebagai bentuk keadilan pendapatan.
Meminta pemerintah untuk menyusun aturan resmi mengenai tarif pengantaran barang dan makanan demi melindungi standar pendapatan mitra.
Menuntut audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikator guna memastikan praktik bisnis yang transparan dan adil terhadap mitra.
Mendesak penghapusan sistem yang dinilai merugikan pengemudi, seperti argo goceng, slot, hub, multi-order, dan sistem keanggotaan berbayar (member).
Igun memastikan aksi 217 bukan yang terakhir apabila pemerintah tetap tidak merespons aspirasi mereka secara konkret.