AHY: Pemulihan Infrastruktur Rusak Pasca-Demo Didanai Pemerintah Pusat

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa biaya perbaikan infrastruktur umum yang mengalami kerusakan akibat ulah perusuh dalam aksi demonstrasi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025, AHY menyebut pihaknya tidak hanya menghitung nilai kerusakan yang ditaksir mencapai Rp950 miliar, tetapi juga menyiapkan skema pemulihan agar layanan publik bisa segera kembali normal.

"Saya rasa kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar. Semua itu anggaran pusat," katanya saat ditanya mengenai nominal kerusakan fasilitas publik.

Menurut AHY, pembiayaan pemulihan diambil dari pos kedaruratan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan mekanisme tersebut, ia memastikan proses perbaikan tidak akan mengganggu alokasi pembangunan reguler.

“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya,” ujarnya.

Baca Juga: Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, AHY Berikan Respons

Data pemerintah mencatat kerusakan tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan wilayah paling parah berada di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. Selain gedung pemerintahan dan kantor DPRD, sejumlah sarana transportasi publik juga rusak, termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibakar.

AHY menekankan perlunya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan. Ia mencontohkan langkah cepat Transjakarta agar kembali melayani masyarakat.

“Misalnya, Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala,” kata AHY.

(Sumber: Antara)