Ntvnews.id, Jakarta - Saat tengah kebijakan larangan study tour yang diberlakukan di tingkat provinsi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pemerintah Kota Bandung mengambil sikap berbeda.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pihaknya tidak akan melarang kegiatan study tour yang diadakan oleh sekolah, baik di dalam maupun di luar provinsi, selama tidak mengganggu penilaian akademik siswa.
"Selama study tour tidak memengaruhi nilai akademik siswa, ya silakan saja. Tidak ada masalah," ujar Farhan saat ditemui di Bandung, seperti dikutip dari Antara, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Menurut Farhan, study tour merupakan bagian dari pembelajaran nonformal yang justru bisa memperluas wawasan peserta didik jika dirancang secara matang dan dilakukan di bawah pengawasan sekolah.
Ia menyampaikan bahwa pendekatan yang diambil Pemkot Bandung bersifat inklusif dan fleksibel, tidak serta-merta mengikuti kebijakan pembatasan dari tingkat provinsi jika hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan konteks lokal.
"Kalau dari Gubernur ada edaran larangan, itu sah-sah saja, tetapi Bandung tidak akan ikut melarang. Kota ini terbuka, masuk boleh, keluar pun boleh," tambahnya.
Sikap ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara Pemkot Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi sebelumnya mengeluarkan larangan study tour ke luar daerah setelah menerima berbagai keluhan dari orangtua mengenai biaya tinggi yang dibebankan kepada siswa.
Bahkan, menurut laporan, ada orangtua yang sampai harus berutang atau menjual barang agar anak mereka bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Menanggapi fenomena tersebut, Farhan justru menekankan pentingnya pengawasan dan etika dalam pelaksanaan study tour.
Ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berubah menjadi ajang “pamer” atau kompetisi terselubung yang membebani siswa, baik secara psikologis maupun finansial.
"Yang penting, jangan sampai siswa merasa dipaksa ikut agar nilainya aman, atau takut dianggap absen. Ini soal memperluas wawasan, bukan kompetisi akademik," tegasnya.
Dengan demikian, meski menghormati kebijakan provinsi, Kota Bandung memilih jalan berbeda dengan menempatkan kepentingan dan kenyamanan siswa sebagai prioritas utama. Pemkot memastikan bahwa kegiatan seperti study tour tetap dapat berlangsung dengan catatan pengelolaan yang bijak, adil, dan tidak membebani.