Syarat Apa yang Diminta Inggris untuk Akui Palestina?

Ntvnews.id, London - Pemerintah Inggris menyatakan keinginannya untuk mengakui keberadaan Negara Palestina sebelum masa kerja parlemen saat ini berakhir pada tahun 2029. Namun, hal ini hanya akan dilakukan jika diyakini dapat mendorong terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds, pada Senin, 28 Juli 2025. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Perdana Menteri Keir Starmer agar mengambil langkah diplomatik yang kuat dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Gaza.

“Kami memiliki niat, dan akan mengakui negara Palestina, termasuk dalam masa parlemen ini, jika hal itu mampu mendorong terciptanya terobosan yang diperlukan,” ujar Reynolds dalam wawancara dengan Sky News, seperti dikutip dari The Politico, Rabu, 30 Juli 2025.

Baca Juga: Reaksi Prajurit Angkatan Laut Kerajaan Inggris Cicipi Nasi Kapau di Jakarta

Meski demikian, Reynolds menegaskan bahwa pengakuan itu harus dilaksanakan secara terencana dan bukan sebagai langkah simbolis semata.

“Ini adalah keputusan yang hanya bisa dilakukan satu kali. Jika dilakukan secara simbolik tanpa dampak nyata dalam mengakhiri konflik, maka apa langkah kita selanjutnya?” kata Reynolds.

Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai menandatangani surat terbuka yang mendesak pengakuan segera atas Negara Palestina. Mereka menyatakan bahwa langkah ini penting mengingat sejarah kolonial Inggris di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan komitmennya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Jika terlaksana, Prancis akan menjadi negara besar Eropa pertama yang secara terang-terangan mengambil posisi demikian di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza.

Baca Juga: Inggris Puji Keberadaan Turki di Konflik Iran-Israel

Walaupun Perdana Menteri Keir Starmer mengakui bahwa kenegaraan adalah “hak mutlak” rakyat Palestina, ia belum menentukan waktu pasti untuk memberikan pengakuan tersebut. Ia hanya menyebut bahwa langkah itu akan diambil “pada waktu yang paling tepat untuk mendukung prospek perdamaian.”

Dalam pernyataannya, Reynolds menyebut bahwa meskipun sejumlah negara telah lebih dulu mengakui Palestina, hal itu belum mengakhiri penderitaan yang masih terjadi saat ini.

“Kita harus menggunakan momentum ini dengan bijak. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan terobosan. Dan peran Amerika Serikat sangatlah vital dalam proses ini,” tutur Reynolds.

PM Starmer dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin di Skotlandia untuk membahas kemungkinan peningkatan keterlibatan AS dalam proses perdamaian antara Israel dan Hamas, menyusul kebuntuan yang terjadi sejak serangan besar oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Di sisi lain, Kabinet Inggris direncanakan menggelar pertemuan pekan ini guna membahas sikap pemerintah terhadap krisis di Gaza, yang telah merenggut puluhan ribu korban sipil dan memicu kemarahan global, terutama akibat kelaparan massal yang menimpa anak-anak.