Evaluasi Haji, Wamenag Sebut Multi Syarikah Dipertahankan dengan Penataan

“Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli. Sistem ini akan tetap dijalankan, tetapi harus disertai dengan penataan yang menyeluruh,” tegas Wamenag dalam Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025) dari website Kementerian Agama RI.

Menurut Wamenag, sistem multi syarikah sebenarnya memiliki potensi positif dalam mendistribusikan pelayanan secara merata dan kompetitif, namun implementasinya selama ini masih menemui kendala teknis. Salah satu langkah penataan yang diusulkan adalah penggunaan pola pembagian syarikah berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah.

Jemaah Haji Indonesia (instagram Media Center Haji)

“Kalau embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah. Jika kuotanya tidak mencukupi, barulah ditambah syarikah lain. Dengan begitu, perencanaan sejak awal sudah bisa memetakan kebutuhan tenda di Arafah, menghindari kekacauan,” jelasnya.

Wamenag juga mendorong agar Badan Pengelola Haji (BP Haji) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem multi syarikah, termasuk menilai kualitas masing-masing penyedia layanan. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penentuan mitra layanan haji di masa mendatang.

“Pelayanan jemaah tidak boleh dikorbankan karena lemahnya koordinasi. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap syarikah yang dilibatkan benar-benar mampu memberikan layanan yang layak dan memenuhi standar,” tegasnya.

Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M yang berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025 ini, diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Pengelola Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad. Forum ini menjadi ajang penting untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.