Menag: CKG di Pesantren Bukti Tak Ada Diskriminasi antara Ponpes dan Sekolah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di pondok pesantren dan madrasah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah bersifat inklusif, tidak terbatas pada sekolah umum saja.

“Ini bukan hanya memperhatikan anak-anak yang di sekolah-sekolah umum, tapi juga ponpes dan buktinya kita berada di ponpes, jadi tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah,” ujar Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut saat berada di Jakarta, Senin 4 Agustus 2025.

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin ketika meninjau pelaksanaan program CKG serentak di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, yang menyasar para siswa dan santri.

Menurut Menag, pemeriksaan kesehatan ini merupakan strategi penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Ia menekankan bahwa untuk membentuk generasi emas, perhatian tidak cukup hanya diberikan dalam aspek pendidikan, tetapi juga kesehatan dan gizi.

“Untuk di Ponpes Asshiddiqiyah ini, para santri dicek kesehatannya secara menyeluruh. Ada 15 poin yang menjadi acuan utama pemeriksaan,” ungkapnya. Ia mencontohkan persoalan kesehatan gigi, yang seringkali terabaikan: “Gigi misalnya kan banyak persoalan-persoalan gigi, ada gigi yang berlubang, dan ini luar biasa. Konsep pemerintah kita sekarang ini sampai memperhatikan sedetail itu.”

Baca Juga: Abdul Mu'ti: Kartun Dora The Explorer Ajari Anak Berpikir Tingkat Tinggi

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendekatan kesehatan pemerintah saat ini lebih menitikberatkan pada aspek preventif daripada kuratif. Dengan begitu, berbagai penyakit dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang lebih parah.

“Jadi bukan bagaimana mengobati penyakit yang sedang diderita oleh orang, tapi bagaimana mempertahankan kesehatan supaya tidak sakit jauh lebih murah daripada nanti kalau dibiarkan di rumah sakit, itu ongkosnya lebih mahal,” ujar Nasaruddin.

Ia pun berharap agar program ini bisa membentuk kebiasaan baru di masyarakat, yaitu memeriksakan kesehatan secara rutin tanpa menunggu sakit terlebih dahulu.

Sementara itu, pemerintah secara resmi memperluas cakupan program CKG ke seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Langkah ini bertujuan menjangkau jutaan pelajar mulai dari SD hingga SMA dan madrasah di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menyatakan bahwa pelaksanaan serentak program CKG dimulai pada Senin di 12 sekolah dari berbagai daerah. “Pemerintah ingin memastikan seluruh penduduk Indonesia sehat dan memperoleh akses layanan kesehatan,” ucap Adita.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 10 Februari 2025, program ini telah memberikan layanan kepada lebih dari 16 juta orang hingga 1 Agustus 2025.

Pemerintah menargetkan program CKG dapat menjangkau seluruh 281 juta penduduk Indonesia, termasuk 53,8 juta pelajar dari sekitar 282 ribu satuan pendidikan, yang meliputi SD, SMP, SMA, madrasah, hingga Sekolah Rakyat.

(Sumber : Antara)