ASDP Gandeng KPK Perkuat Sistem Antikorupsi (ASDP)
Ntvnews.id, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih dan bebas korupsi melalui kolaborasi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komitmen ini ditandai dengan penyelenggaraan kick-off meeting antara jajaran Direksi ASDP dan tim dari Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK yang digelar pada Senin 28 Juli 2025 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya ASDP memperkuat sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh, termasuk evaluasi sistem internal dan penguatan nilai-nilai integritas individu. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menekankan pentingnya kerja sama antara KPK dan BUMN sebagai bagian dari strategi utama lembaganya untuk periode 2024–2029. “Bukan hanya soal perbaikan sistem, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas yang kuat di tubuh organisasi,” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Operasi dan Transformasi Rio Lasse, Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko Djunia Satriawan, Direktur Teknik dan Fasilitas Kusnadi C. Wijaya, serta Direktur SDM dan Layanan Korporasi Wahyu Wibowo. Sementara dari pihak KPK turut hadir Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin beserta jajaran Kasatgas dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI.
Dalam paparannya, Aminuddin menekankan pentingnya sistem yang akuntabel sebagai pertahanan utama dalam mencegah korupsi. Ia mengatakan, BUMN perlu mengenali potensi celah dalam sistem yang bisa disalahgunakan dan melakukan perbaikan menyeluruh. “Pencegahan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, termasuk mitigasi risiko dan antisipasi terhadap residu praktik korupsi,” jelasnya.
Baca Juga: Strategi Polisi dan ASDP Atasi Macet di Pelabuhan Merak saat Puncak Mudik H-3 Lebaran
KPK menyambut positif sikap terbuka manajemen ASDP yang siap menerima masukan dan menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh. Keberhasilan program pencegahan, menurut KPK, sangat bergantung pada seberapa besar komitmen internal perusahaan untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi yang diberikan.
Dalam diskusi, KPK menyampaikan sejumlah area prioritas perbaikan di lingkungan ASDP. Di antaranya adalah penguatan sistem pengadaan kapal, digitalisasi tata kelola manajemen kapal, serta peningkatan integrasi dan akurasi data manifest penumpang. Tujuannya adalah membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa nilai integritas harus tertanam sebagai budaya di seluruh lini perusahaan. “Bagi ASDP, membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, langkah perbaikan sistem juga akan dibarengi dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini,” ujar Heru.
Menanggapi isu manifest penumpang yang kerap menjadi sorotan publik, Heru menyampaikan bahwa ASDP akan menindaklanjuti integrasi sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan milik Ditjen Dukcapil. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sesuai regulasi, validasi manifest dan pengawasan di lapangan tetap merupakan tanggung jawab regulator, yakni KSOP dan BPTD. “ASDP mendukung penuh langkah-langkah pengawasan tersebut dan siap meningkatkan akurasi serta transparansi data yang dikelola,” katanya.
Baca Juga: PT ASDP Tangani Kendala Kerusakan di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak
Sebagai bagian dari implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), ASDP juga telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau Whistle Blowing System. Dalam diskusi tersebut, ASDP menyatakan kesiapan untuk mengembangkan sistem tersebut agar lebih efektif dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan eksternal, guna memperkuat budaya integritas di lingkungan perusahaan.
ASDP meyakini bahwa pencegahan korupsi bukanlah upaya sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi lintas lembaga, konsistensi kepemimpinan, dan keteladanan dari seluruh pegawai. Dengan sistem yang kian andal dan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, ASDP optimistis mampu berkontribusi nyata dalam membangun BUMN yang bersih, profesional, dan dipercaya publik.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
