Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad (jas abu-abu) saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, 13 Agustus 2025 untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Kehadiran Abraham tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum, tetapi juga untuk menunjukkan sikap bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
"Saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai panggilan yang sifatnya pro-justitia," ujarnya di Mapolda Metro Jaya.
Ia menuturkan bahwa pemanggilan ini berkaitan erat dengan aktivitasnya selama ini yang bertujuan menyampaikan informasi kepada publik secara edukatif dan kritis.
"Yaitu memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan," jelasnya.
Namun, menurut Abraham, jika aktivitasnya melalui siniar dianggap memiliki unsur pidana, maka hal itu merupakan bentuk kriminalisasi dan pembatasan terhadap hak kebebasan sipil.
"Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses, ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perkara ini bukan soal dirinya pribadi, tetapi lebih luas menyangkut arah dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Abraham turut menyampaikan bahwa kanal podcast miliknya di YouTube yang berjudul "Abraham Samad SPEAK UP" dibuat untuk memberikan wawasan dan membangun diskusi, bukan hiburan semata.
"Podcast saya bukanlah berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain," katanya.
Sebelumnya, ia juga telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam pemeriksaan.
"Insya Allah, saya akan datang dan saya duga ini adalah upaya untuk mengkriminalisasi saya dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi," ujar Abraham saat dikonfirmasi di Jakarta.
Sebagai saksi dalam laporan terkait tuduhan ijazah palsu atas nama Presiden Jokowi, Abraham dijadwalkan menjalani pemeriksaan resmi oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari yang sama.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
