Anggota DPD Dorong Bupati Pati Lakukan Dialog Usai Polemik PBB

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPD RI Abdul Kholik meminta Bupati Pati Sudewo mengutamakan dialog dengan warga untuk mencari kesepakatan bersama, menyusul polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat menuai protes. 

Abdul Kholik, Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah, menilai pendekatan dialog menjadi kunci untuk meredakan ketegangan antara Pemerintah Daerah Pati dan masyarakat. Ia mengingatkan, persoalan ini kini mendapat perhatian dari Gubernur, Kementerian Dalam Negeri, bahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami di DPD RI juga mendukung supaya bisa aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah bisa kembali berkolaborasi untuk memajukan masyarakat Pati,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Baca Juga: Ditembaki Gas Air Mata, Pendemo Bupati Pati Mundur

Kholik mengingatkan kepala daerah lainnya agar tidak menaikkan pajak yang membebani masyarakat, meskipun kondisi fiskal daerah sedang cukup besar. Menurutnya, setiap kebijakan harus dibahas bersama masyarakat untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

“Misalnya, kenaikan pajak dilakukan secara proporsional untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Terkait tuntutan sebagian warga agar Bupati Pati mundur, Kholik menyebut mekanisme tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Meski demikian, ia lebih mendorong pemerintah daerah dan warga untuk bekerja sama membangun kemajuan Pati.

“Kita tunggu dari Pak Gubernur, kan nanti Pak Gubernur juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah,” tambahnya.

Baca Juga: Bupati Pati Minta Maaf soal Kenaikan PBB hingga 250 Persen, Kebijakan akan Dikaji Ulang

Pada Rabu siang, ratusan warga menggelar unjuk rasa di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepat di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten. Para orator dalam aksi itu mendesak Bupati Sudewo mundur, menilai sikapnya arogan dalam merespons polemik kenaikan PBB.

(Sumber: Antara)