HUT ke-80 RI Jadi Momen Penguatan Kedaulatan Digital, Tegas Sekjen Kemkomdigi

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia merupakan saat yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya memperkuat kedaulatan digital bangsa.

“Peringatan 80 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Teknologi harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat, menjaga persatuan, dan memperkuat kejayaan Indonesia di mata dunia,” ujar Ismail dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-80 RI yang dilangsungkan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Minggu 17 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Ismail menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui gagasan "Indonesia Incorporated", dengan fokus pada pembangunan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat.

Ia menyoroti sejumlah pencapaian Kemkomdigi, mulai dari pembangunan BTS 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pengadaan layanan internet publik, hingga penguatan jaringan infrastruktur melalui proyek Palapa Ring. Di sektor sumber daya manusia, pelatihan terus digalakkan lewat program Digital Talent Scholarship.

Pada tahun ini, kementerian juga meluncurkan inisiatif AI Talent Factory, sebuah program yang bertujuan mencetak talenta di bidang kecerdasan buatan (AI) dari jenjang pemula sampai tingkat ahli, sebagai bagian dari langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pelaku utama dalam pengembangan AI.

Selain pengembangan SDM, Kemkomdigi turut mengambil langkah aktif dalam menjaga ruang digital yang sehat dengan memblokir lebih dari 1,2 juta konten negatif. Kementerian juga telah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi memastikan keamanan privasi masyarakat.

Perlindungan anak di ruang digital pun menjadi perhatian serius, dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mengatur kewajiban verifikasi usia, pengawasan konten anak, dan sistem pelaporan bagi platform digital.

Ismail menegaskan bahwa digitalisasi yang merata harus mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Di usia 80 tahun kemerdekaan, kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan sejati adalah terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Kementerian Komunikasi dan Digital hadir untuk memastikan rakyat kecil dapat tersenyum melalui akses digital yang merata dan pemanfaatan teknologi yang berpihak pada rakyat,” tutur Ismail menutup keterangannya.

Sumber: ANTARA