AHY: Skema Pendanaan Giant Sea Wall Libatkan Pemerintah dan Sektor Swasta

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan dibiayai melalui kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.

"Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," ujar AHY, sapaan akrabnya, saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025.

Ia menilai model pembiayaan kolaboratif ini merupakan pendekatan paling sesuai untuk proyek berskala besar seperti giant sea wall. Meski demikian, AHY menambahkan bahwa proporsi kontribusi pendanaan dari masing-masing pihak masih akan didiskusikan lebih lanjut.

Sebagai Menko Infrastruktur, AHY menyebut dirinya akan memegang peran sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Lembaga tersebut bertanggung jawab mengelola penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut skala besar yang menjadi bagian dari program nasional.

Dalam menjalankan perannya, AHY menegaskan akan turut berkontribusi memberikan arahan serta menjalin kerja sama erat dengan badan otorita agar proyek berjalan secara konkret dan terarah.

"Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," katanya.

Selain pembangunan tanggul laut, AHY juga menekankan komitmen Kemenko Infrastruktur dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Di antaranya perbaikan jaringan irigasi demi mendukung swasembada pangan, peningkatan kualitas jalan daerah untuk mempercepat distribusi logistik, serta kajian lanjutan terkait proyek kereta cepat.

"Yang lain-lain akan kami update lebih lanjut dan terkait dengan konektivitas juga demikian. Saya rasa masih perlu waktu," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin pagi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura.

Selain Didit, Presiden juga menunjuk Darwin Trisna Djajawinata serta Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala dalam struktur badan otorita tersebut.

(Sumber: Antara)