Polda Metro Kerahkan 4.531 Personel Gabungan untuk Amankan Aksi Buruh di DPR

Ntvnews.id, Jakarta - Untuk memastikan keamanan selama aksi demonstrasi kelompok buruh yang akan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus 2025, Polda Metro Jaya mengerahkan total 4.531 personel gabungan dari berbagai unsur.

"Untuk mengamankan aksi besok 28 Agustus 2025, 4.531 personel gabungan sudah disiapkan," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Personel yang dikerahkan terdiri dari 2.174 anggota dari Polda Metro Jaya, ditambah 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang berasal dari berbagai unsur seperti TNI Angkatan Darat, Marinir, Brimob Mabes Polri, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, serta petugas dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

"Kemudian, 632 personel dari jajaran Polres," tambah Ade Ary.

Ia mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan menyampaikan pendapat secara damai tanpa mengganggu masyarakat sekitar.

Pihak kepolisian juga menegaskan agar demonstran tidak memaksa masuk ke jalur tol karena dapat menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi.

“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” tegasnya.

Selain itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terjadi gangguan lalu lintas sebagai dampak dari rekayasa jalan yang dilakukan demi kelancaran dan keamanan selama aksi.

“Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kelancaran bersama,” jelasnya.

Polda Metro juga mengimbau masyarakat umum yang tidak berkepentingan di area sekitar DPR RI agar menggunakan rute alternatif dan tetap mengikuti perkembangan situasi lalu lintas melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah menginformasikan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional di sejumlah titik, termasuk sekitar Gedung DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan Istana Negara, selama aksi unjuk rasa berlangsung pada Kamis.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, masih sama. Jadi, silakan masyarakat menyampaikan pendapat, diatur oleh undang-undang," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin.

Ia menjelaskan bahwa pengalihan arus akan dilakukan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Namun, jika massa masih dapat berbagi jalan dengan pengguna lain, maka tidak akan ada perubahan arus.

“Jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus,” ujar Komarudin dengan tegas.

(Sumber: Antara)