Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR RI menyerukan agar tunjangan perumahan dan fasilitas tambahan lain yang dianggap berlebihan untuk anggota Dewan dihentikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan bahwa partainya berpandangan bahwa politik seharusnya tidak hanya diukur dari logika dan kesepakatan formal antarlembaga, tetapi harus senantiasa dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral seperti etika, empati, dan simpati terhadap kondisi rakyat.
"Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dalam keterangan tertulis dari Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Ia menyebutkan bahwa situasi terkini harus menjadi pembelajaran bagi DPR. Menurutnya, sekadar adanya persetujuan di antara fraksi tidak cukup dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan pemberian tunjangan.
Said menilai penting bagi para legislator untuk mengukur kelayakan fasilitas yang diterima di tengah kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
"Jika tiap Anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," tuturnya.
Ia juga mengingatkan para anggota Dewan untuk mengevaluasi peran dan posisi mereka, terutama di saat kepercayaan publik terhadap DPR tengah dipertanyakan.
"Sebaliknya jika mayoritas Anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR," lanjutnya.
Menurut Said, menjaga aspirasi publik dan menunjukkan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat merupakan langkah penting untuk menjaga martabat lembaga legislatif.
"Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangkan, maka dengan sendirinya muruah DPR bisa dijaga."
Ia menegaskan bahwa bagi Fraksi PDI Perjuangan, nilai-nilai moral seperti etika, empati, dan simpati bukan hanya pelengkap, melainkan inti dari gerak politik anggota DPR.
"Ketiga nilai itu menjadi penting sebab merupakan jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal."
Sebagai bentuk keseriusan, pimpinan Fraksi PDI Perjuangan, kata Said, telah mengingatkan para anggotanya untuk memiliki sensitivitas terhadap situasi krisis, termasuk dengan menerapkan sikap tepo seliro atau tenggang rasa, dan senantiasa mawas diri.
"Pasalnya DPR merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut," ungkap pria yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran DPR itu menegaskan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
