Mendagri Tito ke Kepala Daerah: Tunda Perjalanan Luar Negeri dan Seremonial yang Tak Perlu

 Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah serta anggota DPRD agar menunda sementara seluruh perjalanan ke luar negeri. Langkah ini dimaksudkan agar para pejabat dapat fokus pada pengelolaan kondisi di wilayah masing-masing.

"Saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah dan DPRD keluar negeri," ujar Tito seusai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa.

Tito menjelaskan bahwa setiap perjalanan dinas ke luar negeri oleh kepala daerah maupun anggota DPRD memang memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, untuk sementara ini, ia menegaskan bahwa izin tersebut tidak akan dikeluarkan.

"Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD, semua saya tunda," katanya.

Ia juga mengarahkan agar para kepala daerah yang wilayahnya dinilai dalam kondisi rawan tetap berada di tempat untuk mengelola situasi secara langsung dan bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Semua kepala daerah, (yang daerahnya) dalam kondisi yang kita anggap penilaian nasional atau penilaian daerah masing-masing dianggap masih rawan, kepala daerahnya harus ada di tempat, mengendalikan situasi bersama dengan forkopimda," tegasnya.

Tak hanya perjalanan dinas, Tito turut menyoroti kegiatan seremonial yang dianggap tidak esensial. Ia meminta seluruh kepala daerah dan jajarannya menunda kegiatan seremonial yang terkesan menghamburkan anggaran.

"Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas," ucap Tito.

Mantan Kapolri tersebut juga menekankan pentingnya kepekaan para pejabat terhadap kondisi masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada kegiatan yang menunjukkan pemborosan, terlebih di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto yang sedang mendorong efisiensi di berbagai sektor pemerintahan.

Sumber: ANTARA