Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. (ANTARA)
Ntvnews.id, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan 35 bupati dan wali kota di wilayahnya untuk segera mempercepat langkah pemulihan pascademonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025, dengan fokus pada perbaikan fasilitas publik dan menjaga kondusivitas daerah.
"Segera lakukan perbaikan. Didata dan jika nanti ada yang kurang, bisa disampaikan ke Pemerintah Provinsi. Jika memang diperlukan, dibantu," ujar Luthfi di Semarang, Kamis, 4 September 2025.
Instruksi itu disampaikan usai dirinya memimpin rapat bersama pimpinan forkopimda dan 35 kepala daerah secara daring. Ia menekankan empat langkah utama yang harus segera dilakukan. Pertama, perbaikan bangunan dan fasilitas umum yang rusak, termasuk yang dicorat-coret massa.
Baca Juga: Mahasiswa Sampaikan Aspirasi di Istana, Salah Satunya Soal Kesejahteraan Guru
Luthfi mengakui aksi demonstrasi beberapa hari lalu menimbulkan kerusakan di 16 kabupaten/kota. Sebagai contoh, Pemprov Jateng mengalokasikan bantuan bagi Pemkot Pekalongan untuk memperbaiki sejumlah gedung yang rusak cukup parah.
Kedua, bupati dan wali kota diminta mengintensifkan kegiatan berbasis kearifan lokal yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti pengajian umum atau bazar di sekitar kantor pemerintahan maupun fasilitas publik dapat mempererat hubungan emosional antarwarga.
Ketiga, ia menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara kepala daerah, kapolres, dan dandim mengenai potensi kerawanan dan langkah penanganannya, agar kondisi wilayah tetap kondusif.
Keempat, mantan Kapolda Jateng itu meminta kepala daerah untuk menjalin komunikasi dengan pihak kampus. Ia menambahkan, Pemprov Jateng sebelumnya telah lebih dahulu berdialog dengan rektor dan BEM di perguruan tinggi setempat.
Baca Juga: Kejari Jaksel Tetapkan 3 Tersangka Baru Korupsi Dana Investasi TaniHub
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga memastikan pelayanan publik tidak terganggu dan memberikan jaminan keamanan bagi investor. "Pelayanan pada masyarakat tidak boleh terganggu. Di sisi lain, jaminan keamanan dan ketertiban jadi daya tarik investasi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Jateng 5,28 persen atau di atas angka nasional, tidak boleh terganggu," katanya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto menyambut baik arahan tersebut. Ia menilai percepatan pembersihan dan perbaikan fasilitas rusak penting dilakukan. "Tujuannya, agar tidak menjadi tontonan warga dan menimbulkan trauma. Selain itu juga menjaga iklim investasi Jateng yang sedang tumbuh positif," ucapnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
