Ntvnews.id, Jakarta - Polemik mengenai tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta menimbulkan protes masyarakat. Namun, faktanya bukan hanya DPR RI yang mendapatkan tunjangan rumah bernilai fantastis. Sejumlah DPRD di berbagai provinsi, terutama di Pulau Jawa, juga menikmati fasilitas serupa dengan angka yang tak kalah mengejutkan.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjibaku menghadapi harga sembako yang terus merangkak naik, publik dibuat geleng-geleng kepala melihat angka tunjangan rumah yang tercatat dalam APBD. Pertanyaan pun mencuat, benarkah hal ini sejalan dengan semangat efisiensi yang selalu digaungkan pemerintah?
Jawa Tengah: Rp 79,63 Juta
Provinsi Jawa Tengah kini menjadi sorotan karena tercatat memiliki salah satu tunjangan DPRD terbesar di Indonesia. Ketua DPRD Jateng menerima Rp 79,63 juta per bulan, wakil ketua Rp 72,31 juta, dan anggota DPRD Rp 47,77 juta. Besaran ini bahkan melampaui banyak provinsi lain di Pulau Jawa.
DKI Jakarta: Rp 78 Juta
Sebagai ibu kota, Jakarta menempati posisi teratas dalam daftar tunjangan rumah DPRD. Ketua DPRD DKI menerima Rp 78,8 juta per bulan, sementara anggota DPRD mendapatkan Rp 70,4 juta. Bayangkan, dengan angka sebesar itu, satu bulan tunjangan mereka setara harga satu unit motor baru.
Jawa Barat: Rp 71 Juta
Berdasarkan Pergub Jabar Nomor 189 Tahun 2021, Ketua DPRD Jawa Barat mendapat Rp 71 juta per bulan, wakil ketua Rp 65 juta, dan anggota DPRD Rp 62 juta. Mantan Gubernur Dedi Mulyadi berdalih, “aturan ini sudah ada sejak lama dan tidak ada kenaikan.” Meski demikian, angka tersebut tetap terasa kontras dengan kondisi rakyat yang masih tercekik biaya hidup.
Jawa Timur: Rp 57 Juta
Di Jawa Timur, Ketua DPRD memperoleh Rp 57,75 juta per bulan, wakil ketua Rp 54,86 juta, dan anggota DPRD Rp 49,08 juta. Meski lebih rendah dibandingkan Jateng atau Jabar, tetap saja jumlah ini tergolong besar bila dibandingkan dengan penghasilan masyarakat pada umumnya.
Banten: Rp 38 Juta
Provinsi Banten menempati posisi berikutnya dengan besaran tunjangan rumah Ketua DPRD Rp 38,5 juta per bulan, wakil ketua Rp 35 juta, dan anggota DPRD Rp 32,5 juta. Angkanya memang lebih kecil dibandingkan provinsi lain di Jawa, namun tetap jauh di atas standar penghasilan rata-rata warga.
Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 27 Juta
DIY menjadi provinsi dengan tunjangan perumahan DPRD paling kecil di Jawa. Ketua DPRD menerima Rp 27,5 juta per bulan, wakil ketua Rp 22,9 juta, dan anggota DPRD Rp 20,6 juta. Meski sekilas terlihat rendah, tetap ada jurang besar jika dibandingkan dengan UMR Yogyakarta yang hanya sekitar Rp 2,1 juta per bulan.