Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa hak guru dan kepala sekolah (kepsek) Sekolah Rakyat terkait tunjangan penghasilan telah terjamin.
Saat berada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 14 di Kota Batu, Jawa Timur, Senin, Mensos menyampaikan bahwa tunjangan guru telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Insya Allah untuk hak guru dan kepala sekolah diberikan. Jadi, sudah dibahas dengan Kementerian PANRB dan BKN," kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf.
Mengenai skema tunjangan, Mensos menambahkan bahwa besaran tunjangan dapat menyesuaikan dengan nilai tunjangan di masing-masing daerah.
"Jika tunjangan daerah lebih tinggi akan menyesuaikan dengan tunjangan di daerah, tapi kalau lebih kecil akan mengikuti rata-rata nasional," ucap Mensos.
Baca Juga: Mensos Laporkan Perkembangan Sekolah Rakyat ke Prabowo
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi dan masuk tahap 1A serta 1B. Sementara itu, proses belajar mengajar di 65 Sekolah Rakyat tambahan ditargetkan dapat berlangsung pada akhir September 2025 atau masuk tahap 1C.
Pihaknya masih menyiapkan berbagai kebutuhan agar 65 Sekolah Rakyat tambahan berjalan optimal, mulai dari sarana prasarana hingga rampungnya seleksi kepala sekolah, guru, dan siswa siswi.
Mensos memperkirakan, jika seluruh 165 Sekolah Rakyat sudah beroperasi, kapasitasnya mampu menampung hampir 16 ribu pelajar.
"Guru lebih dari dua ribu dan tenaga kependidikan lebih dari empat ribu orang," ucap Mensos Saifullah Yusuf.
Terkait penyediaan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat, Mensos menyampaikan bahwa semuanya akan disesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun arahan kepala negara mengenai fasilitas di gedung permanen Sekolah Rakyat, selain kelas, mencakup asrama, sarana olahraga, dan aula.
"Kami berharap semuanya berjalan dengan baik," tutur Mensos Saifullah Yusuf.
Sumber: ANTARA