Hari Ini BEM UI Bakal Demo di DPR

Ntvnews.id, Jakarta - Elemen mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bakal menggelar unjuk rasa pada hari ini.

Mereka turun ke jalan dengan tajuk "#RakyatTagihJanji" di gerbang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025 sekitar pukul 13.00 WIB.

Demo hari diperkirakan diikuti 300-350 orang. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga siang hari. Rencananya, mahasiswa baru bergerak menuju Jakarta sekira pukul 12.00 WIB.

Menurut Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya, demonstrasi ini terbuka untuk masyarakat umum. BEM UI mengundang aliansi ojek online serta berbagai BEM kampus lain untuk bergabung.

Demo hari ini akan fokus pada "17+8 Tuntutan Rakyat" yang disusun berdasarkan kajian akademis dari seluruh fakultas di UI. "Rencananya hasil kajian akan kami serahkan ke DPR," kata dia.

Atas itu, demo hari akan terus berlangsung hingga anggota DPR menemui massa.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan ditanggapi hingga 5 September 2025:

Untuk Presiden Prabowo

- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.

- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polri

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Untuk TNI

- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.

- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sedangkan 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026, yaitu:

- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.

- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.