PM Inggris dan Presiden Palestina Mahmud Abbas Bertemu, Ada Apa?

Ntvnews.id, London - Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, mengadakan pertemuan dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, di London. Pertemuan tersebut berlangsung seiring dengan langkah pemerintah Inggris yang tengah berupaya mengakui negara Palestina.

Dilansir dari AFP, Rabu, 10 September 2025, dalam keterangan resmi yang dirilis Downing Street, juru bicara kantor PM Starmer menyampaikan bahwa kedua pemimpin membahas perlunya solusi mendesak untuk mengakhiri penderitaan dan kelaparan yang mengerikan di Gaza dan pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas.

Abbas menyampaikan apresiasinya atas "janji Inggris untuk mengakui negara Palestina menjelang pertemuan Majelis Umum PBB akhir bulan ini, kecuali Israel mengubah arahnya," tambah juru bicara tersebut.

Sejumlah negara, termasuk Inggris dan Prancis, telah mengumumkan rencana mereka untuk mengakui Palestina di PBB pada akhir September ini.

Baca Juga: PBB: Dunia Dinilai Gagal Membela Rakyat Palestina di Gaza

Pemerintahan Starmer menegaskan, langkah tersebut akan diwujudkan jika Israel tidak segera menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza yang dipicu serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Starmer juga telah memberi sinyal bahwa keputusan itu akan diambil dalam beberapa minggu mendatang, kecuali Israel melakukan tindakan "substantif" untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza serta berkomitmen pada perdamaian jangka panjang.

Pertemuan dengan Abbas disebut Downing Street sebagai "bagian dari upaya berkelanjutan perdana menteri tersebut untuk mencapai solusi politik bagi konflik yang sedang berlangsung di Gaza".

Baca Juga: Israel Bebaskan 9 Tahanan Palestina

Dalam diskusi tersebut, kedua pemimpin "sepakat bahwa Hamas sama sekali tidak akan berperan dalam pemerintahan Palestina di masa depan" serta menekankan pentingnya "solusi jangka panjang" bagi konflik tersebut.

Sebagai informasi, Otoritas Palestina merupakan badan sipil yang mengelola wilayah Tepi Barat, tempat tinggal sekitar tiga juta warga Palestina, serta hampir setengah juta pemukim Israel yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.