Militer Nepal mengamankan kerusuhan. (Associated Press)
Ntvnews.id, Jakarta - Nepal memasuki babak krisis politik setelah protes besar menggulingkan Perdana Menteri KP Sharma Oli sekaligus memicu pembakaran gedung parlemen. Hal ini mendorong militer mengambil kendali negara berpenduduk 30 juta jiwa tersebut sejak Selasa, 9 September 2025.
Langkah pertama yang diambil militer adalah membuka ruang komunikasi. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, pada Rabu, 10 September 2025 bertemu sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan kelompok demonstran muda yang menamakan diri “Gen Z”.
Pertemuan ini dipandang sebagai upaya strategis untuk meredakan ketegangan. Pengamat menilai pendekatan dialog militer menjadi kunci keluar dari kebuntuan.
“Para pemimpin tepercaya bagi massa dan pihak militer harus duduk bersama membentuk pemerintahan sementara,” ujar pakar hukum konstitusi Dipendra Jha, dikutip dari Times of India.
Dalam forum pertemuan tersebut, salah satu perwakilan massa, Rakshya Bam, mengungkapkan bahwa nama mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, kini muncul sebagai kandidat utama untuk memimpin pemerintahan transisi.
“Sekarang nama Sushila Karki mulai muncul untuk memimpin pemerintahan interim. Kami menunggu langkah Presiden,” kata Bam kepada AFP.
Sushila Karki, 73 tahun, bukan sosok asing di Nepal. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Agung. Reputasi tersebut membuatnya dipandang mampu menjadi penengah di tengah masa transisi yang penuh ketidakpastian. Dalam tanggapannya, Karki menegaskan pentingnya ruang dialog.
“Para ahli perlu duduk bersama untuk mencari jalan ke depan. Parlemen masih berdiri,” ujarnya.
Baca Juga: Nasib Nepal di Bawah Bayang-Bayang Darurat Militer, Apa Dampak Buruknya?
Gelombang demonstrasi yang mengguncang Nepal berakar pada kebijakan pemerintah sebelumnya yang sempat melarang penggunaan media sosial, diperburuk dengan isu korupsi yang menahun.
Kebijakan ini menyalakan kemarahan generasi muda yang sudah lama merasa terpinggirkan. Data Bank Dunia menunjukkan lebih dari 20 persen pemuda berusia 15–24 tahun di Nepal menganggur, sementara di sisi lain beredar luas video di TikTok yang menampilkan gaya hidup mewah anak-anak politisi.
Tokoh muda seperti Balendra Shah, Wali Kota Kathmandu berusia 35 tahun yang juga seorang rapper, serta Sudan Gurung dari kelompok aktivis Hami Nepal, disebut ikut memperkuat arus gerakan. Namun, jurnalis Pranaya Rana mengingatkan agar semangat Gen Z tidak “dibajak” pihak oportunis.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
