Gubernur Bali Siapkan Perda Larangan Alih Fungsi Lahan, Berlaku 2025

Ntvnews.id, Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pemerintah provinsi akan mulai membahas peraturan daerah (Perda) mengenai larangan alih fungsi lahan pada tahun ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut arahan Menteri Lingkungan Hidup yang menilai konversi lahan menjadi salah satu penyebab banjir besar di Bali.

“Mulai tahun ini, (menggarap perda) iya, sudah ada instruksi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali,” kata Wayan Koster di Denpasar, Minggu, 14 September 2025.

Ia menambahkan, setelah penanganan banjir selesai, pemerintah akan kembali mengumpulkan para kepala daerah agar tidak lagi menerbitkan izin pembangunan hotel, restoran, atau fasilitas lain di atas lahan produktif, terutama sawah.

Dengan diprosesnya perda tahun ini, kebijakan larangan alih fungsi lahan ditargetkan berjalan mulai 2025, seiring diberlakukannya Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125).

“Mulai tahun ini (larangan alih fungsi lahan) sesuai dengan haluan Bali 100 tahun, mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial,” ujarnya.

Selain itu, untuk alih fungsi lahan menjadi tempat tinggal pribadi, Pemprov Bali akan menerapkan aturan ketat. Hanya pemilik lahan yang boleh membangun, dan itu pun terbatas untuk rumah tinggal, bukan bangunan komersial.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menegaskan bahwa salah satu penyebab banjir besar yang melanda Bali pada Rabu, 10 September 2025 lalu adalah kurangnya tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) dari hulu.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah Pemprov Bali menghentikan konversi lahan produktif menjadi fasilitas komersial, khususnya akomodasi pariwisata.

“Saya sebenarnya sudah ngomong ke pak Gubernur minggu kemarin ya, saya sangat berharap bapak gubernur segera menghentikan konversi-konversi lahan di Bali, penting sekali ini,” ujar Hanif Faisol.

Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan gedung-gedung yang sudah terlanjur berdiri kepada Pemprov Bali. Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi penting untuk menjaga ketahanan Bali sebagai pulau kecil.

Jika ada pengusaha yang berencana memperbesar usaha, ia menyarankan agar diarahkan pada optimalisasi bangunan yang sudah ada tanpa memperluas penggunaan lahan.

“Tidak boleh melakukan perubahan peluasan karena posisinya sudah tidak cukup kuat kita menahan kalibrasi alam, nanti pak Gubernur akan tangani, tentu tidak bisa frontal ya ini,” kata Hanif Faisol.

(Sumber: Antara)

VIRAL

TERKINI