Angka Kekerasan Anak dan Perempuan di Jakarta Meningkat, Januari - September 2025 Ada 1.500 Kasus

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaporkan bahwa sejak Januari hingga pertengahan September 2025, terdapat lebih dari 1.500 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang telah ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA).

"Data PPPA hingga 12 September 2025 mencatat lebih dari 1.500 korban kekerasan yang kami sudah tangani. Anak itu tidak hanya laki-laki saja, itu juga anak perempuan," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainah, di Jakarta, Selasa, 16 September 2025. 

Saat berbicara dalam acara Bicara Kota Series #18 bertajuk "Feminist Urbanism: Mewujudkan Kota yang Adil Gender", Iin menyampaikan bahwa tren kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menunjukkan peningkatan tiap tahun.

Tercatat pada 2023 terdapat 1.682 kasus, kemudian naik menjadi 2.041 kasus pada 2024.

Baca Juga: Bareskrim Bongkar Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak di Jaksel

Menurutnya, kenaikan angka ini juga mengindikasikan bahwa semakin banyak warga yang berani melaporkan kasus kekerasan berkat edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Warga sudah berani speak up (bicara). Jadi, pengetahuan sudah menyampaikan ke mereka, edukasi dari Dinas DPAPP DKI, dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain yang terkait untuk menyuarakan secara masif (terkait kekerasan)," katanya.

Untuk mendukung hal ini, Pemprov DKI menyediakan berbagai jalur pengaduan, antara lain melalui aplikasi JAKI, layanan darurat Siaga 112, serta pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainah dalam Bicara Kota Series #18 bertema "Feminist Urbanism: Mewujudkan Kota yang Adil Gender" di Jakarta, Selasa (16/9/2025). (ANTARA)

Baca Juga: Keponakan Chika Jessica Jadi Korban Kekerasan di Demo di Bandung

Iin menambahkan, hingga kini jumlah pos pengaduan telah mencapai 44 titik yang tersebar di seluruh kecamatan di Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI juga menjalin kolaborasi dengan elemen pentahelix untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

"Kami melakukan sosialisasi, menjalin komunikasi dengan berbagai LSM dan LBH, setiap pemerhati perempuan dan anak, termasuk pengelola moda transportasi untuk memberikan sosialisasi kepada penumpang, dan kemudian juga dengan tempat-tempat yang di ruang publik, yang kita harapkan ruang ini menjadi aman dan nyaman buat perempuan," jelasnya.  (Sumber: Antara)