Ntvnews.id, Palestina - Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menegaskan bahwa pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menjadi sinyal kuat bagi Israel terkait "ilusi" mereka untuk melanjutkan pendudukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Shahin dalam wawancara dengan AFP pada Rabu, 17 September 2025 sebagaimana dilaporkan Jumat, 19 September 2025
"Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya," ujar Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Ia juga menekankan bahwa langkah ini memberi semangat baru bagi rakyat Palestina.
"Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa 'kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri'. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya," katanya.
Sejumlah negara Barat seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia dijadwalkan memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan ini. Deklarasi itu akan dilakukan pada 22 September mendatang dalam pertemuan puncak yang dipimpin Arab Saudi dan Prancis.
Baca Juga: Puluhan Artis Papan Atas Dunia Ramaikan Konser Amal untuk Palestina di London
Menurut Shahin, setiap pengakuan yang diberikan negara lain bernilai besar bagi Palestina.
"Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut," jelasnya.
"Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina," tambahnya.
Shahin, yang mengaku "terkejut" atas sikap pasif Uni Eropa terhadap konflik yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, menilai langkah diplomatik ini adalah wujud nyata dari janji internasional yang telah lama dinantikan rakyat Palestina.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras bahwa "tidak akan ada negara Palestina". Bulan lalu, pemerintah Israel bahkan menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang menuai kritik keras dari dunia internasional karena dianggap mengancam eksistensi Palestina.
Baca Juga: 142 Negara Dukung Palestina dan 10 Menolak, Apa Saja?
"Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya," ujar Shahin menanggapi penolakan Israel.
Ia menambahkan, "Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara."
Lebih jauh, Shahin menegaskan, "Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal."