Sidang PBB (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Amerika Serikat pada Kamis (18/9/2025) kembali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Washington menolak rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza, serta mendesak Israel menghapus seluruh pembatasan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina tersebut.
Rancangan resolusi ini disusun oleh 10 anggota tidak tetap dari total 15 anggota Dewan Keamanan. Selain menyerukan penghentian perang, dokumen itu juga menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat terhadap semua sandera yang ditahan oleh Hamas maupun kelompok bersenjata lain.
Usulan tersebut mendapatkan 14 suara setuju, hanya ditolak oleh AS. Veto ini menjadi kali keenam yang dikeluarkan Washington sejak konflik Israel–Hamas meletus hampir dua tahun lalu.
“Kelaparan telah dipastikan di Gaza, bukan diproyeksikan, bukan dideklarasikan, tetapi dikonfirmasi,” ujar Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, dalam pernyataannya sebelum pemungutan suara, dikutip Reuters.
“Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan dan moral ini, memaksa kami untuk bertindak hari ini,” tambahnya.
Sejumlah anak terlihat di dekat menara yang hancur setelah serangan udara Israel di Kota Gaza, Palestina (6/9/2025). (ANTARA)
Laporan lembaga pemantau kelaparan global bulan lalu juga menyebut Kota Gaza dan wilayah sekitarnya secara resmi mengalami kelaparan, dengan potensi penyebaran lebih luas dalam waktu dekat.
AS selama ini dikenal konsisten melindungi Israel di forum internasional. Meski demikian, pekan lalu Washington sempat mendukung pernyataan Dewan Keamanan yang mengecam serangan terhadap Qatar, meski teks resolusi itu tidak menyebut Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab. Langkah tersebut dipandang sebagai pengecualian.
Namun, veto terbaru memperlihatkan bahwa AS tetap teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.
Baca Juga: Warga Israel Ramai Dukung Palestina dan Hentikan Perang Gaza
“Hamas bertanggung jawab untuk memulai dan melanjutkan perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata diplomat AS Morgan Ortagus di hadapan dewan.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut pihaknya kurang puas dengan pernyataan Dewan Keamanan soal serangan terhadap Qatar.
“Secara keseluruhan, tingkat kerja sama dengan AS sangat tinggi sehingga kami dapat menerima hal itu,” tegasnya.
Danon juga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pekan depan, sebelum bertolak ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump pada 29 September. Netanyahu sebelumnya telah memastikan bahwa dirinya mendapat undangan resmi dari Gedung Putih.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi mengenai Gaza pada Selasa (16/9/2025) bersamaan dengan berlangsungnya sidang umum di New York.
Konflik di Gaza bermula dari serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Hamas juga menyandera sekitar 251 orang. Sejak itu, otoritas kesehatan di Gaza mencatat lebih dari 64.000 korban jiwa, mayoritas warga sipil, akibat operasi militer Israel.
Baca Juga: Korban Tewas di Gaza Tembus 65 Ribu Akibat Agresi Israel
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
