DPR-Pemerintah Setuju Tumbuhkan Ekonomi RI Nggak Pakai Utang

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah sepakat mengenai perubahan strategi jangka menengah dalam pengelolaan fiskal. Strategi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya berbasis utang, kini berubah menjadi strategi berbasis pendapatan.

"Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati skema penting jangka menengah, yakni pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam rapat paripurna DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Ia menjelaskan, dengan perubahan strategi ini, pemerintah perlu merumuskan peta jalan pengelolaan utang menuju keseimbangan anggaran dalam APBN.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sendiri, sudah dilakukan secara mendalam mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII DPR, sebelum akhirnya dibawa ke Banggar.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat paripurna. (TVR Parlemen)

Baca Juga: Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp463,7 Triliun hingga 31 Agustus 2025

"RAPBN 2026 yang kita minta persetujuan kepada sidang paripurna adalah instrumen negara untuk menghadapi dunia yang terus berubah, termasuk perang narasi yang tampak benar tetapi sejatinya menyamarkan kebohongan," papar politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, kata Said, Banggar dan pemerintah berupaya maksimal agar RAPBN 2026 mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang bagi perekonomian nasional.

"Apakah APBN 2026 akan menjadi instrumen yang tangguh, itu kembali pada pemerintah sendiri. Namun yang pasti, proses pembahasan RAPBN 2026 telah melalui kajian mendalam. Pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan kekuatan fiskal," tandas politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) ini.