Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto saat melakukan serangkaian kunjungannya di Ternate, Maluku Utara, Kamis (25/9/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menelusuri persoalan sengketa tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, yaitu Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas. Ketiga pulau tersebut saat ini diklaim masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
"Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 di Ternate, Kamis.
Baca Juga: Ramai Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI, Ini Respons Kemendagri
Bima menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai masalah tersebut. Meski begitu, ia memastikan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti persoalan ini dalam waktu dekat.
Sengketa wilayah tersebut menimbulkan ketegangan di masyarakat. Pada Sabtu, 20 September 2025, warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, melakukan pembakaran terhadap lima rumah di Pulau Sain. Bangunan yang dibakar itu merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Baca Juga: Kemendagri Instruksikan Kepala Daerah Aktifkan Siskamling dan Perkuat Peran Satlinmas
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa masalah ini ke tingkat pusat. Ia berencana mengadakan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
"Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah," ujar Sherly di Ternate.
Sherly menilai langkah tersebut sangat penting untuk meredakan ketegangan di masyarakat. Ia juga mengimbau agar warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar konflik tidak semakin meluas.
"Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang," tegas Sherly.
Sebagai informasi, Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas berada di kawasan perbatasan antara Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat Daya. Sengketa tapal batas ini menjadi sorotan karena berpotensi memicu konflik sosial di lapangan.
Sumber: ANTARA
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
