Lee Jae-myung (BBC)
Ntvnews.id, Seoul - Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menegaskan komitmennya untuk mengambil alih kendali operasi militer masa perang dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan salah satu janji utama dalam kebijakan keamanannya.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidato memperingati Hari Angkatan Bersenjata ke-77 di markas militer Gyeryongdae, Rabu, 1 Oktober 2025.
“Republik Korea akan memimpin postur pertahanan gabungan dengan Washington dengan merebut kembali kendali operasional berdasarkan aliansi kokoh Korea-AS,” ujarnya, merujuk pada nama resmi Korea Selatan.
“Kemampuan dan postur pertahanan gabungan yang solid tidak hanya akan membawa perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan dan kemakmuran bersama.” tambahnya.
Baca Juga: Pengadilan Militer Kongo Jatuhkan Hukuman Mati kepada Eks Presiden Kabila atas Tuduhan Pengkhianatan
Dilansir dari Anadolu Agency, Kamis, 2 Oktober 2025, pekan lalu pejabat pertahanan dari kedua negara bertemu untuk meninjau kemajuan pemenuhan syarat transfer kendali operasi masa perang (OPCON) dari AS ke Korea Selatan. Pertemuan serupa juga telah digelar pada Mei lalu.
Saat ini, Korea Selatan menampung sekitar 28.500 tentara AS. Kendali operasional pada masa damai dipegang oleh Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, sedangkan kendali saat perang masih berada di bawah Komando Pasukan Gabungan yang dipimpin AS.
Baca Juga: Wamenhan RI Terima Kunjungan Wamenhan Vietnam untuk Perkuat Kerja Sama Militer
Sejak Perang Korea 1950–1953, Seoul menempatkan kendali operasi militernya di bawah Komando PBB yang dipimpin AS. Pada 1978, kewenangan itu dialihkan ke Komando Pasukan Gabungan Korea-AS.
Meski kendali operasi masa perang masih berada di tangan AS, Korea Selatan telah mendapatkan kembali kendali operasi masa damai pada 1994. Upaya terbaru Presiden Lee mencerminkan dorongan politik untuk sepenuhnya mengembalikan kedaulatan militer dalam konteks perang.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
