Israel Deportasi 170 Aktivis Armada Gaza, Termasuk Greta Thunberg

Ntvnews.id, Yerusalem – Pemerintah Israel mendeportasi aktivis lingkungan asal Swedia Greta Thunberg bersama 170 aktivis pro-Palestina lainnya yang sebelumnya ditahan setelah pasukan Israel mencegat armada yang berupaya menembus blokade laut di Gaza untuk mengirimkan bantuan pada pekan lalu.

Thunberg tampak mengangkat tinjunya saat menerima bunga dan disambut sorakan puluhan pendukung yang menunggu di bandara Athena.

Dilansir dari BBC, Selasa, 7 Oktober 2025, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan para aktivis tersebut telah diterbangkan ke Yunani dan Slovakia, dengan warga Yunani, Slovakia, Prancis, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat termasuk di antara mereka.

Pihak Israel juga membantah tuduhan bahwa para aktivis diperlakukan buruk atau tidak mendapatkan hak dasar selama ditahan, menyebut tuduhan tersebut sebagai “berita palsu.”

Hingga kini, kementerian itu melaporkan bahwa 341 dari 479 orang yang berada di atas 42 kapal dalam armada Global Sumud Flotilla (GSF) telah dideportasi. Sementara 138 aktivis lainnya masih ditahan di Israel. Menurut GSF, lebih dari 40 aktivis melakukan mogok makan pada Minggu.

GSF menyebut tujuan pelayaran tersebut adalah untuk “mematahkan blokade ilegal Israel terhadap Gaza melalui laut, membuka jalur kemanusiaan, dan mengakhiri genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina.” Mereka juga menegaskan bahwa tindakan pencegatan Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum maritim dan kemanusiaan internasional.

Otoritas Israel mengatakan pihaknya menegakkan blokade yang sah secara hukum, dan menilai armada tersebut hanyalah “aksi pencitraan” karena hanya membawa dua ton bantuan.

Kementerian Luar Negeri Yunani menyebut Thunberg termasuk dalam 161 warga dari 16 negara Eropa yang diterbangkan ke Athena pada Senin setelah dideportasi oleh Israel. Sementara itu, Slovakia menyatakan telah menerima 10 orang lainnya dengan penerbangan terpisah.

Setibanya di Athena, Thunberg mengatakan kepada wartawan bahwa GSF merupakan “upaya terbesar yang pernah ada untuk menembus blokade ilegal dan tidak manusiawi Israel melalui laut.”

“Ini adalah kisah solidaritas global dan internasional, tentang orang-orang yang mengambil tindakan ketika pemerintah kami gagal melakukannya, tentang orang-orang yang berkata: ‘Para pemimpin saya yang seharusnya mewakili saya, yang terus menyulut genosida, kematian, dan kehancuran, mereka tidak mewakili saya. Ini adalah jalan terakhir. Fakta bahwa misi ini harus ada adalah sebuah aib.’”

Ia menambahkan, “Saya bisa berbicara sangat, sangat lama tentang perlakuan buruk dan penyiksaan yang kami alami dalam penjara, percayalah, tetapi itu bukan inti ceritanya.”

Pada Minggu malam, pengacara Rafael Borrego, termasuk di antara sekelompok aktivis asal Spanyol yang dideportasi, mengatakan kepada wartawan di bandara Madrid bahwa mereka mengalami “kekerasan fisik dan mental berulang kali.”

“Mereka memukuli kami, menyeret kami di tanah, menutup mata kami, mengikat tangan dan kaki kami, memasukkan kami ke dalam kandang, dan menghina kami,” ujarnya.

Sembilan warga Swiss yang kembali ke Jenewa pada Minggu juga menyampaikan keluhan serupa, menyebut “kondisi penahanan tidak manusiawi serta perlakuan yang merendahkan dan mempermalukan.” Kantor berita Reuters mengutip pernyataan resmi kelompok tersebut.

Dalam pernyataannya pada Senin, Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan bahwa hak hukum para aktivis “telah dan akan terus dijamin sepenuhnya.”

“Kebohongan yang mereka sebarkan adalah bagian dari kampanye berita palsu yang telah direncanakan sebelumnya,” demikian pernyataan kementerian itu.

Kementerian juga menyebut satu-satunya insiden kekerasan terjadi ketika seorang warga Spanyol menggigit petugas medis perempuan di penjara Ketziot setelah pemeriksaan kesehatan rutin sebelum deportasi pada Senin. Petugas medis tersebut mengalami luka ringan.

Kapal-kapal GSF berangkat dari Barcelona pada akhir bulan lalu setelah para ahli dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung PBB mengonfirmasi terjadinya kelaparan di Kota Gaza, serta memperingatkan bahwa krisis pangan dapat menyebar ke wilayah tengah dan selatan Gaza dalam beberapa minggu.

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa sedikitnya 460 warga Palestina meninggal akibat malnutrisi sejak perang dimulai, termasuk 182 orang sejak deklarasi kelaparan dikeluarkan.

PBB telah mendesak Israel untuk segera mengakhiri blokade di Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan melalui semua jalur yang memungkinkan.

Badan dunia itu menegaskan bahwa sebagai kekuatan pendudukan, Israel berkewajiban di bawah hukum internasional untuk memastikan pasokan makanan dan obat-obatan yang memadai bagi penduduk Gaza.

Israel menyatakan tindakannya tetap sesuai dengan hukum internasional dan pihaknya memfasilitasi masuknya bantuan, sambil membantah temuan IPC dan data dari Kementerian Kesehatan Gaza. Tel Aviv juga menolak tuduhan genosida, yang belakangan kembali dilontarkan oleh komisi penyelidikan PBB.

Militer Israel melancarkan operasi militer besar di Gaza sebagai respons terhadap serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 lainnya disandera.

Sejak saat itu, menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza, sedikitnya 67.160 orang tewas akibat serangan Israel di wilayah tersebut.