Sejak 7 Oktober 2023, Amerika Serikat (AS) telah menghabiskan lebih dari 22 miliar dolar AS (sekitar Rp356,7 triliun) untuk mendukung operasi militer Israel, termasuk di Gaza, Lebanon, dan Suriah. ANTARA/Anadolu/py (Antara)
Ntvnews.id, Istanbul - Pasukan Amerika Serikat (AS) dijadwalkan mulai beroperasi di sebuah pangkalan militer Israel pada Ahad untuk memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, menurut laporan media Israel.
Kanal 12 Israel melaporkan bahwa sedikitnya 200 tentara AS akan ditempatkan di Pangkalan Udara Hatzor di wilayah selatan Israel sebagai bagian dari satuan tugas pemantau gencatan senjata tersebut. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi baik dari otoritas AS maupun Israel.
Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan kepada Kanal 12 bahwa penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari Gaza belum menjadi pembahasan saat ini. Meski begitu, pejabat lain menyebut bahwa utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, bersama timnya telah mulai menyusun rencana penarikan pasukan berikutnya.
Dalam unggahannya di platform X pada Sabtu, Witkoff menuliskan bahwa ia bersama Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Bradley Cooper, serta menantu Trump, Jared Kushner, telah mengunjungi Gaza “untuk memverifikasi kepatuhan Israel terhadap Fase I kesepakatan.”
Baca Juga: 9.500 Warga Palestina Masih Hilang Meski Gencatan Senjata Gaza Mulai Berlaku
Menurut laporan media Israel, kunjungan Witkoff ke Gaza bertujuan untuk meninjau lokasi penempatan pasukan multinasional yang akan terdiri dari prajurit dari negara-negara Islam, Arab, dan Eropa. Pasukan tersebut akan dikerahkan di area antara kawasan perkotaan yang ditinggalkan pasukan Israel dan perbatasan Gaza-Israel.
“Sesuai kesepakatan, tentara Israel tidak akan melakukan penarikan tambahan sampai Pasukan Stabilisasi Internasional memasuki Gaza,” tulis Kanal 12. Media itu juga menambahkan bahwa pengerahan pasukan tersebut kemungkinan memakan waktu beberapa pekan.
Rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional ini diperkirakan akan dibahas dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin. Dalam pertemuan itu, sejumlah negara Arab akan mendorong Dewan Keamanan PBB menetapkan mandat resmi bagi pasukan tersebut, meski Israel menolak karena dianggap membatasi ruang gerak militernya.
KTT Sharm el-Sheikh akan dipimpin bersama oleh Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, serta dihadiri lebih dari 20 negara. Menurut pernyataan kepresidenan Mesir, pertemuan itu bertujuan “mengakhiri perang di Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka babak baru keamanan regional.”
Baca Juga: Trump Pede Gencatan Senjata Gaza Akan Bertahan
Sebelumnya, pada Rabu, Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati fase pertama dari rencana 20 poin yang diajukan pada 29 September. Kesepakatan itu mencakup gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Fase pertama mulai diberlakukan pada Jumat.
Sementara itu, fase kedua dari kesepakatan tersebut mencakup pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa keterlibatan Hamas, pembentukan pasukan multinasional, dan perlucutan senjata Hamas.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel yang didukung AS telah menewaskan lebih dari 67.600 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menjadikan Gaza tidak layak huni.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
