Menkeu Purabay Yudhi Sadewa (Dok NTV: Muslimin)
Ntvnews.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres pada Jumat, 17 Oktober 2025, salah satu topik yang dibahas adalah persoalan pemotongan anggaran untuk pemerintah daerah (pemda).
“Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Purbaya menuturkan, dalam jangka pendek belum banyak langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Ia mengatakan strategi utama saat ini adalah meminta pemerintah daerah memperbaiki penyerapan belanja agar lebih efisien dan transparan dalam satu tahun ke depan.
“Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Purbaya Bentuk Satgas Serapan Anggaran di Kementerian: Biar Mereka Lapor ke Menteri
Selain itu, Purbaya menyampaikan pesan dari Wakil Presiden yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan stabilitas nasional.
“Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.
Sebagai catatan, alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada masa Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, turun 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.
Setelah Purbaya menjabat, nilai TKD direvisi menjadi Rp693 triliun, atau bertambah Rp43 triliun dari rancangan awal, namun tetap lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2025.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Ancam Alihkan Anggaran K/L yang Serapan Rendah Buat Bayar Utang
Purbaya sebelumnya telah mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja serta tata kelola keuangan agar dana TKD memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, meski penyaluran TKD meningkat, realisasi belanja daerah justru menurun. Hingga 30 September 2025, dana TKD yang telah disalurkan mencapai Rp644,9 triliun, naik dari Rp635,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, belanja pegawai daerah turun dari Rp313,1 triliun menjadi Rp310,8 triliun. Belanja barang dan jasa juga menurun dari Rp219,7 triliun menjadi Rp196,6 triliun. Belanja modal turun dari Rp84,7 triliun menjadi Rp58,2 triliun, dan belanja lainnya menyusut dari Rp203,1 triliun menjadi Rp147,2 triliun.
Akibat rendahnya penyerapan anggaran, saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk hingga Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
