Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat berdialog dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). (Dok.Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.
“Pemimpin modern selalu mengambil keputusan berdasarkan data. Pemimpin konvensional banyak yang menjadi pertimbangan kecuali data,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pemerintahan modern harus menjadikan data sebagai landasan dalam setiap kebijakan. Dengan berbasis data, kata Bima, tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat, cerdas, dan efisien.
“Pemerintahan akan jauh lebih efisien ketika semua keputusan berdasarkan data. Faster, smarter, cheaper, easier, better,” ucapnya.
Bima menambahkan, penggunaan data yang akurat juga memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan tepat sasaran.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Nge-Ronda Malam Bareng Walikota Farhan di Bandung
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, jangan sampai mampir ke kantong pejabat. Uang rakyat harus memberikan manfaat, itu kan yang kita pegang sama-sama. Bagaimana setiap rupiah itu bisa memberikan manfaat untuk rakyat, ya itu karena data,” kata Bima.
Terkait hal itu, Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas peluncuran Portal Satu Data Provinsi NTT. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Menurut Bima, Portal Satu Data NTT menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui portal ini, publik dapat mengakses berbagai informasi dan ikut terlibat dalam proses pembangunan.
“Data membuat pemerintahan ini lebih partisipatif. Pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang inklusif, no one left behind,” ujar Bima.
Ia juga menekankan bahwa integrasi data berperan besar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memperkuat demokrasi. Dengan data yang konsisten dan terhubung antar-instansi, penyelenggaraan pembangunan maupun proses politik akan lebih akurat.
“Ini kolaborasi yang luar biasa, pilot yang luar biasa. Bisa jadi model di daerah-daerah yang lain dan dampaknya harus dirasakan oleh warga di NTT,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
