Selain Indonesia, RTM juga Salah Sebut Nama PM Singapura, dan Thailand

Ntvnews.id, Malaysia - Lembaga penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), kembali menjadi sorotan setelah melakukan serangkaian kesalahan penyebutan nama pemimpin negara dalam siaran langsung KTT ke-47 ASEAN dan KTT terkait, Minggu, 26 Oktober 2025.

RTM pun menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Indonesia, Singapura, dan Thailand atas kekeliruan tersebut. Kesalahan pertama terjadi ketika penyiar RTM salah menyebut nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan menyebutnya sebagai Joko Widodo (Jokowi).

Hanya beberapa jam setelahnya, kekeliruan serupa terjadi lagi, kali ini terhadap Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, yang disebut dengan nama Lee Hsien Loong, perdana menteri sebelumnya.

Baca Juga: Ketua ASEAN Yakin Ekosistem Kerja Sama Baru Akan Terbentuk Bersama Korea Selatan

Dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Senin, 27 Oktober 2025, RTM menegaskan keseriusannya dalam menangani insiden ini.

“RTM memandang serius masalah ini, dan tindakan yang tepat akan diambil. RTM meminta maaf kepada Perdana Menteri dan pemerintah Singapura serta semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis RTM dalam keterangan resminya.

Tidak berhenti di situ, RTM juga mengakui adanya kesalahan lain saat memperkenalkan Perdana Menteri Thailand. Dalam siaran tersebut, penyiar menyebut nama Srettha Thavisin, yang merupakan mantan perdana menteri, alih-alih menyebut Anutin Charnvirakul, pemimpin Thailand saat ini.

Baca Juga: Tangis Haru Xanana Gusmao Saksikan Timor Leste Bergabung dengan ASEAN

“Terdapat kesilapan oleh pengulas siaran yang telah menyebut nama Perdana Menteri Thailand sebagai Srettha Thavisin dan bukan Anutin Charnvirakul Perdana Menteri Thailand yang terkini. Pihak RTM memandang perkara serius ini dan tindakan sewajarnya sudah diambil,” ujar RTM dalam pernyataan yang diunggah di akun Instagram resminya, @rtm_malaysia.

Sebagai bentuk tanggung jawab, RTM menyatakan akan memperketat pengawasan redaksional serta meningkatkan proses pengecekan fakta pada setiap siaran langsung. Langkah ini diambil agar seluruh informasi yang disampaikan ke publik dapat terjamin akurasinya dan kesalahan serupa tidak kembali terulang.