Menteri PKP Ara Ungkap Serapan Anggaran Capai 70 Persen, Rumah Subsidi Sudah Terserap 205 Ribu Unit

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait melaporkan capaian signifikan kementeriannya hingga akhir Oktober 2025. Dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025, Ara yang merupakan sapaan akrabnya menjelaskan bahwa progres anggaran dan program perumahan rakyat berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70%. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350.000 juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205.000,” kata Ara.

Ia menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang perlu rakyat, yaitu buat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Panggil Menteri PKP Bahas Program Perumahan Rakyat dan KUR Perumahan

Maruarar menambahkan, kemudahan juga diberikan melalui kebijakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.

"Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, wali kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” tutur Maruarar.

Selain itu, ia memastikan bunga rumah subsidi tidak mengalami kenaikan, tetap di angka 5 persen.

"Kemudian juga rumah subsidi, bunganya tidak naik, sebagai wujud kebijakan Presiden Prabowo yang perlu rakyat, yaitu tetap 5%,” katanya.

Baca Juga: Bertemu AHY, Hashim Diskusi Soal Perumahan Rakyat?

Maruarar menyoroti masih banyaknya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

"Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni,” ujarnya.

Program bantuan tersebut akan ditingkatkan secara drastis tahun depan.

"Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat perlu rakyat sekali,” jelasnya.