Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Mu'ti memaparkan berbagai kebijakan pendidikan yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum ke-43 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Dalam kesempatan itu, Mu'ti menyampaikan pandangan Indonesia bahwa penyelesaian tantangan global tidak semata bergantung pada kekuasaan atau kekuatan ekonomi, tetapi pada manusia yang tercerahkan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang membebaskan.
“Nilai-nilai mendasar inilah, yang membawa Indonesia pada penegasan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh ada satu pun yang tertinggal,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam 43rd Session of the General Conference yang disiarkan melalui kanal YouTube UNESCO dari Jakarta, Selasa, 3 November 2025.
Mu'ti menjelaskan bahwa pemerintah baru-baru ini meluncurkan kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua, sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.
Baca Juga: Bahasa Indonesia Diakui UNESCO, Kemenbud Ajak Masyarakat Makin Bangga Berbahasa Ibu
Ia juga menuturkan adanya Gerakan Semesta, yang digagas untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) keempat, yakni pendidikan berkualitas untuk semua, sejalan dengan prioritas kebijakan nasional Presiden Prabowo.
Salah satu fokus Gerakan Semesta adalah penerapan pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan proses belajar yang lebih berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Pemerintah juga memperkenalkan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI), koding, serta memperkuat pendidikan karakter bagi peserta didik.
Lebih lanjut, Mendikdasmen menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru sebagai agen pembelajaran dan agen peradaban bangsa. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalankan program makan bergizi gratis untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.
Baca Juga: Kemendikdasmen Imbau Film Kebangsaan Gunakan Judul Bahasa Indonesia
“Selain itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah terpencil,” ujar Mu'ti.
Pemerintah, lanjutnya, juga mengembangkan Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Mu'ti menyebutkan bahwa angka partisipasi sekolah di Indonesia terus meningkat. “Angka partisipasi sekolah anak usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun masing-masing telah mencapai 99,19 persen dan 96,17 persen,” ujarnya.
(Sumber: Antara)
            
 Tangkapan layar-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) memaparkan sederet kebijakan pendidikan selama masa Pemerintahan Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di Kota Samarkand, Uzbekistan pada Selasa, 4 November 2025. ANTARA/Hana Kinarina/pri. (Antara)