Korea Utara Kembali Kirim 5.000 Tentara ke Rusia, Bantu Perang dengan Ukraina?

Ntvnews.id, Pyongyang - Korea Utara (Korut) dilaporkan kembali mengirim sekitar 5.000 tentaranya ke Rusia sejak September lalu, dengan alasan untuk membantu “rekonstruksi infrastruktur” di negara tersebut.

Dilansir dari AFP, Kamis, 6 November 2025, informasi terbaru mengenai pengiriman pasukan Korut ini diungkapkan oleh anggota parlemen Korea Selatan (Korsel), Lee Seong Kweun, setelah menerima penjelasan resmi dari badan intelijen Seoul pada Selasa, 4 November 2025 waktu setempat.

Disebutkan bahwa Pemimpin Korut Kim Jong Un semakin berani mengambil langkah strategis dalam konteks perang di Ukraina, dan kini mengamankan dukungan penting dari Moskow setelah mengirimkan ribuan tentaranya untuk bertugas bersama pasukan militer Rusia.

Lee mengatakan kepada awak media bahwa ribuan tentara Korut dikerahkan secara bertahap ke Rusia dengan dalih menjalankan misi “rekonstruksi infrastruktur.”

Baca Juga: Siaran Asing Dihentikan, Warga Korea Utara Kian Terisolasi

“Sekitar 5.000 tentara konstruksi Korea Utara telah dipindahkan ke Rusia secara bertahap sejak September dan diperkirakan akan dimobilisasi untuk rekonstruksi infrastruktur,” ujar Lee.

Ia juga menambahkan bahwa “tanda-tanda berkelanjutan untuk pelatihan dan seleksi personel dalam persiapan pengerahan pasukan tambahan telah terdeteksi.”

Gambar bendera Rusia dan Ukraina di tembok batu bata dengan bayangan tentara. (Antara)

Menurut keterangan badan intelijen Korsel yang disampaikan kepada para anggota parlemen, sekitar 10.000 tentara Korut saat ini berada di sekitar perbatasan Rusia-Ukraina.

Selain itu, otoritas Korsel memperkirakan sedikitnya 600 tentara Korut telah tewas dalam perang Ukraina, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka akibat pertempuran.

Para analis menilai bahwa pengiriman pasukan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan strategis antara Pyongyang dan Moskow, di mana Korut menerima bantuan finansial, teknologi militer, pasokan pangan, dan energi dari Rusia sebagai imbalannya.

Langkah ini juga dinilai membantu Pyongyang menghindari sanksi internasional yang diberlakukan akibat program nuklir dan rudal balistiknya, yang selama ini menjadi alat tawar-menawar penting terhadap Amerika Serikat (AS).