Menteri Lingkungan Hidup Tanggapi Desakan 'Pemecatan' Usai Bencana Besar di Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam penanganan rangkaian bencana yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera. Hanif meminta dukungan publik di tengah derasnya tuntutan reshuffle yang bergema di media sosial.

Dalam beberapa hari terakhir, tagar bertema pemecatan pejabat terkait bencana menjadi trending di platform X. Tiga menteri disebut-sebut dalam percakapan warganet, termasuk Hanif, yang dianggap bertanggung jawab atas situasi lingkungan di Sumatera.

Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/12), Hanif menegaskan bahwa dirinya fokus pada percepatan penanganan dan penelusuran penyebab bencana.

“Saya akan bekerja sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata dia dalam keterangan resminya, dilansir pada Rabu, 3 Desember 2025.

Hanif menambahkan, investigasi terhadap kerusakan lingkungan di kawasan utara Sumatera tetap menjadi prioritas. Ia mengingatkan bahwa problem lingkungan yang kini muncul merupakan akumulasi persoalan lama yang tidak bisa dilihat secara instan.

Baca Juga: Panglima TNI Jawab soal Bantuan Dilempar dari Heli: Tak Bisa Mendarat karena Ada Kabel

“Kami memohon dukungan semua pihak. Ini masalah jangka panjang, bukan baru terjadi tahun ini. Mungkin sudah berlangsung beberapa tahun, dan kami tidak ingin saling menyalahkan,” katanya.

Menurut Hanif, salah satu fokus utama adalah memperkuat kapasitas lanskap kawasan yang dinilai tidak lagi mampu menahan tekanan ekologis.

“Yang paling penting, kondisi lanskap saat ini memang kurang memadai. Karena itu perlu penguatan dan pemulihan,” tegasnya.

Sementara itu, pemerintah juga tengah memanfaatkan teknologi citra satelit untuk menelusuri dugaan keberadaan gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di beberapa daerah. Langkah ini menjadi bagian investigasi untuk mengetahui potensi keterlibatan aktivitas ilegal.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh publik sebelumnya juga mendorong pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional, menyusul besarnya dampak banjir dan longsor di Sumatera sejak akhir pekan