Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers usai acara Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas, di Jakarta, Rabu 17 Desember 2025. ANTARA/Agatha Olivia Victoria. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa target Indonesia untuk menjabat sebagai presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan keinginan bersama bangsa Indonesia.
“Keinginan dari pemerintah Indonesia untuk memainkan peran yang semakin penting di dunia internasional, termasuk juga dalam bidang HAM ini,” kata Yusril saat menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah beberapa kali dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB. Hingga kini, Indonesia tercatat enam kali terpilih sebagai anggota, termasuk pada Oktober 2023 ketika Indonesia meraih suara tertinggi sebanyak 186 suara.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa pada 2024 Indonesia juga memperoleh kepercayaan untuk menduduki posisi Wakil Presiden Dewan HAM PBB yang diwakili oleh Duta Besar Febrian Ruddyard.
Baca Juga: Menko Yusril: Rehabilitasi 3 Eks Direksi ASDP Sesuai Konstitusi
Menurut Yusril, pencapaian tersebut mencerminkan kemajuan diplomasi internasional Indonesia sebagai bagian dari kontribusi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan, sekaligus menegaskan sikap Indonesia bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.
Ia menambahkan bahwa upaya diplomasi internasional tersebut dilakukan secara terkoordinasi oleh sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“Saya sendiri berkali-kali hadir dalam sidang Dewan HAM di Jenewa dan kami mulai sering ditanya, kami menjelaskan sekali satu dengan sebaik-baiknya dan tentu ada kekurangan-kekurangan sehingga kami juga lakukan perbaikan-perbaikan ke dalam,” ujarnya.
Keinginan Indonesia untuk menjadi presiden Dewan HAM PBB sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.
Baca Juga: Menko Yusril Persilahkan Masyarakat Ajukan Judicial Review KUHAP Ke MK
“Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai saat berpidato dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Rabu 10 Desember 2025 malam.
Pigai menuturkan bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, berbagai persiapan harus dilakukan sejak sekarang dengan menjadikan nilai-nilai HAM sebagai arus utama pembangunan. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat fondasi HAM dalam lima tahun ke depan.
“Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada, kita bangun. Lima tahun berikutnya akselerasi, sampai 2034. Lima tahun berikut, kita memengaruhi kawasan. Baru lima tahun terakhir, kita leading (memimpin) di tingkat dunia,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa upaya mengambil peran kepemimpinan global harus dilakukan secara serius dan terencana. Salah satu langkah awal yang dinilai strategis adalah menjadikan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB.
Pigai menilai posisi tersebut penting agar Indonesia memiliki ruang untuk memprakarsai lahirnya berbagai kebijakan HAM yang hingga kini belum tersedia di tingkat global. Ia menyoroti ketiadaan konvensi yang mengatur hubungan HAM dengan sejumlah isu strategis.
“Kalau kepemimpinan presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” katanya.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
