Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 30 Desember 2025. Pertemuan tersebut membahas laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir tahun 2025.
Usai pertemuan, Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan sejumlah program prioritas. Diantaranya mencakup perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran Danantara yang dinilai semakin berpengaruh, serta rencana ke depan terkait Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki tahap pembangunan gerai.
“Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujar Qodari dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.
Baca Juga: Sepanjang 2025, Polri Catat 689 Pemecatan Akibat Pelanggaran Etik
Lebih lanjut, Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap capaian pembangunan pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada periode 2026–2027. Menurut Qodari, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi nasional.
“Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan,” ungkap Qodari.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah (Sekretariat Presiden)
Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Qodari menyebut bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan.
“Insyaallah tidak (menghambat) karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan ya. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang,” ucap Qodari.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan program renovasi rumah. Fahri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026.
Baca Juga: Polisi Imbau Masyarakat Tak Lakukan Konvoi Kendaraan di Malam Tahun Baru
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah, khususnya di wilayah perkotaan terletak pada keterbatasan lahan serta kompleksitas persoalan tata ruang. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.
“Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” pungkasnya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah (Sekretariat Presiden)