China Protes Rencana AS Ambil Puluhan Juta Barel Minyak Venezuela

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China menyatakan keberatan atas rencana Amerika Serikat (AS) untuk memperoleh antara 30 hingga 50 juta barel minyak dari Venezuela setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

“Venezuela adalah negara berdaulat dan memiliki kedaulatan penuh serta permanen atas seluruh sumber daya alam dan kegiatan ekonominya. Permintaan Amerika Serikat melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan merusak hak-hak rakyat Venezuela,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu, 7 Januari 2026.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa otoritas sementara Venezuela telah menyepakati penyerahan antara 30 hingga 50 juta barel minyak kepada Amerika Serikat. Trump menyebut minyak tersebut akan dijual sesuai harga pasar, sementara hasil penjualannya “akan dikontrol oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat” untuk memastikan penggunaannya bermanfaat bagi rakyat Venezuela dan AS.

Baca Juga: Trump Perintahkan AS Keluar dari 66 Organisasi Dunia, Termasuk Entitas PBB

Berdasarkan data perusahaan minyak nasional Venezuela, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ekspor minyak negara tersebut mencapai 952.000 barel per hari pada November 2025, sebelum diberlakukannya blokade militer AS pada Desember 2025.

Dari total ekspor tersebut, sebanyak 778.000 barel per hari dikirim ke China, sehingga Beijing menguasai sekitar 81,7 persen pangsa ekspor minyak Venezuela.

Baca Juga: AS Minta Venezuela Hentikan Kerja Sama dengan Rusia, China, Iran, dan Kuba

Produksi minyak Venezuela pada 2025 tercatat sekitar 1,1 juta barel per hari, jauh menurun dibandingkan produksi pada dekade 1970-an yang mencapai 3,5 juta barel per hari. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh persoalan tata kelola, minimnya investasi infrastruktur, serta dampak sanksi internasional.

Minyak Venezuela berkontribusi sekitar 4 persen dari total impor minyak China, yang sebagian besar pasokannya berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Rusia.

"Kerja sama antara China dan Venezuela adalah kerja sama antara dua negara berdaulat dan berada di bawah perlindungan hukum internasional dan hukum yang relevan. Hak dan kepentingan sah China di Venezuela harus dilindungi," tambah Mao Ning.

Ia juga menyoroti bahwa AS telah lama memberlakukan sanksi sepihak yang dinilainya ilegal terhadap industri minyak Venezuela serta secara terbuka menggunakan kekuatan terhadap negara tersebut dalam waktu dekat.

"Ini telah memberikan pukulan telak terhadap tatanan ekonomi dan sosial di Venezuela dan mengancam stabilitas rantai industri dan pasokan global. China telah mengutuk keras hal ini," ungkap Mao Ning.

Trump sebelumnya juga menyampaikan bahwa ia telah meminta Menteri Energi AS Chris Wright untuk segera menindaklanjuti rencana tersebut. Menurut Trump, minyak Venezuela itu akan diangkut menggunakan kapal penyimpanan dan dikirim langsung ke dermaga bongkar muat di Amerika Serikat.

Baca Juga: China Desak AS Segera Bebaskan Presiden Maduro dan Istri

Pada Senin, 5 Januari 2026, Trump juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak Amerika menunjukkan minat besar untuk beroperasi di Venezuela dan siap menanamkan investasi pada infrastruktur energi negara Amerika Latin tersebut.

Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, yang diperkirakan mencapai 303 miliar barel atau sekitar 17 persen dari total cadangan minyak terbukti global.

Berdasarkan laporan American Enterprise Institute, China telah menginvestasikan sekitar 2,1 miliar dolar AS di industri minyak Venezuela sejak 2016. Sementara itu, data Morgan Stanley menunjukkan China National Petroleum Corporation (CNPC) memiliki saham dalam konsorsium dengan konsesi sekitar 1,6 miliar barel minyak, sedangkan China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) menguasai saham konsesi yang mencakup 2,8 miliar barel minyak. Sejumlah perusahaan swasta China juga tercatat memiliki investasi berskala besar di sektor ekstraksi minyak Venezuela.

Dalam kunjungan Presiden Nicolas Maduro ke China pada 2023, hubungan bilateral kedua negara ditingkatkan menjadi “kemitraan strategis dalam segala keadaan,” serta Maduro mencari dukungan Beijing untuk keterlibatan Venezuela dalam blok BRICS yang terus berkembang.

Namun, pada 3 Januari 2026, AS melancarkan operasi besar terhadap Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, kemudian membawa keduanya ke New York. Keduanya diadili pada Senin, 5 Januari 2026, atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan terorisme narkoba dan konspirasi untuk mengimpor kokain, serta dianggap sebagai ancaman, termasuk bagi Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump menggambarkan operasi tersebut sebagai bagian dari penegakan kembali Doktrin Monroe dan upaya memberantas dugaan perdagangan narkoba serta praktik korupsi, sekaligus memperkuat pengaruh AS atas cadangan minyak besar yang dimiliki Venezuela.

(Sumber: Antara)