Menkes Dorong Percepatan Perbaikan Rumah Tenaga Medis Pascabencana Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah mengintensifkan pemulihan layanan kesehatan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menempatkan perbaikan rumah tenaga kesehatan sebagai prioritas utama.

Langkah ini dinilai krusial agar tenaga medis dapat kembali bekerja secara optimal setelah bencana. Menteri Kesehatan menegaskan, pembenahan fasilitas kesehatan saja tidak cukup jika tenaga medis masih menghadapi persoalan tempat tinggal.

“Gimana mereka mau bekerja? Sekarang bekerja, beberapa masih tinggal di pos pengungsian. Masih mikirin keluarganya juga. Keluarganya belum bisa apa-apa. Gimana mereka bisa penuh bekerja normal walaupun kantornya sudah diberesin, tapi rumah mereka belum,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Senin, 12 Januari 2025.

Pemulihan layanan kesehatan dilakukan bertahap. Tahap pertama fokus pada rehabilitasi rumah sakit, tahap kedua pada puskesmas serta layanan kesehatan di desa terisolasi dan pos pengungsian. Saat ini pemerintah memasuki tahap ketiga, yakni mengembalikan fungsi layanan kesehatan secara penuh dengan memastikan tenaga kesehatan memiliki rumah yang layak huni.

Baca Juga: Nadiem Tegaskan Tak Terima Rp809 Miliar di Kasus Chromebook

Menkes menyebut, beban tenaga kesehatan justru meningkat setelah bencana karena potensi lonjakan penyakit. Kondisi tersebut akan sulit ditangani jika tenaga medis masih tinggal di pengungsian dan memikirkan keselamatan keluarganya.

Kementerian Kesehatan telah menghimpun data 3.265 unit rumah tenaga kesehatan yang terdampak bencana di tiga provinsi. Rinciannya, Aceh sebanyak 3.050 unit, Sumatera Barat 167 unit, dan Sumatera Utara 48 unit.

“BNPB telah menerima data dari Bapak Menteri Kesehatan terkait jumlah tenaga kesehatan yang rumahnya berdampak,” kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansah.

Baca Juga: Ira Puspadewi Hadiri Sidang Putusan Sela Nadiem Makarim

Data tersebut akan diverifikasi untuk menentukan bentuk bantuan sesuai tingkat kerusakan rumah, baik ringan, sedang, maupun berat. Percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data.

Sejumlah tenaga kesehatan kehilangan dokumen kependudukan seperti KTP dan NIK akibat bencana. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil dilibatkan guna membantu pemadanan data agar proses verifikasi tidak terhambat.

BNPB menyiapkan skema bantuan stimulan berdasarkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya, yakni Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat dalam bentuk pembangunan rumah. Untuk rumah rusak berat, korban juga dapat memilih dana tunggu hunian atau hunian sementara.