Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham, yang membacakan rekomendasi Rakernas I PDIP di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - PDI Perjuangan secara resmi menetapkan posisi politiknya dalam dinamika pemerintahan nasional melalui pembacaan Rekomendasi Eksternal Rakernas I Tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta.
Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Jamaluddin Idham yang membacakan rekomendasi tersebut menjelaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih memilih mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang guna memastikan praktik demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepentingan rakyat.
Jamaluddin menyampaikan bahwa keputusan itu merupakan bentuk tanggung jawab ideologis partai dalam mengawal jalannya pemerintahan agar senantiasa berpihak pada kepentingan publik.
"Rakernas partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia," kata Jamaluddin dalam Rakernas tersebut, Senin, 12 Januari 2026.
Baca Juga: Rocky Gerung Puji Selangit Pidato Megawati di Rakernas PDIP
Ia menilai kualitas demokrasi Indonesia saat ini membutuhkan pengawasan yang kritis dan efektif agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak keluar dari rel konstitusi.
Karena itu, PDI Perjuangan berkomitmen memperkuat fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pemusatan kekuasaan yang dapat mengancam hak-hak sipil masyarakat.
"Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara," tuturnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Puji Selangit Pidato Megawati di Rakernas PDIP
Penetapan posisi sebagai partai penyeimbang tersebut juga disertai dengan komitmen menjaga kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Jamaluddin menegaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan bukan dimaknai sebagai oposisi semata, melainkan sebagai upaya memperkuat pelembagaan demokrasi agar setiap kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat.
"Setiap langkah politik Partai haruslah menempatkan etika-moral dan kebenaran hakiki sebagai pandu, guna memastikan negara tidak melenceng dari amanat UUD NRI 1945," ujar Jamaluddin.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
