Ketua MUI, Muhammad Cholil Nafis (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sikap tegas terhadap keterlibatan Pemerintah Republik Indonesia dalam forum Board of Peace. MUI meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keikutsertaan tersebut, termasuk opsi untuk menarik diri, karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak berpihak kepada perjuangan rakyat Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan bermasalah. Menurutnya, forum tersebut justru bertentangan dengan posisi konsisten Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia secara terbuka meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, dilansir Kamis, 29 Januari 2026.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu menjelaskan bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan susunan keanggotaan yang menurutnya problematik.
Salah satu anggota forum tersebut adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dinilai bertanggung jawab atas penjajahan terhadap Palestina. Ironisnya, Palestina justru tidak dilibatkan dalam struktur keanggotaan.
Baca Juga: Iran Tak Gentar dengan Gertakan Trump
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya.
KH Cholil juga menyoroti aspek lain yang dinilainya semakin mempertegas kejanggalan keterlibatan Indonesia, yakni adanya kewajiban membayar biaya keanggotaan dalam forum tersebut.
"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.
Sikap kritis MUI terhadap Board of Peace sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menilai Board of Peace sebagai manifestasi nyata dari praktik neokolonialisme yang dibungkus dengan narasi perdamaian.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto.
Baca Juga: Trump: Armada Besar AS Menuju Iran
Ia menegaskan bahwa MUI menolak konsep “perdamaian semu” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berlandaskan pada prinsip keadilan.
Menurut MUI, setiap inisiatif perdamaian yang mengabaikan pengakuan atas Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai syarat utama justru berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan baru.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya.
Prof Sudarnoto menilai pendekatan tersebut berisiko menggeser isu utama dari perjuangan keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar pengelolaan konflik dan stabilitas kawasan. Meski demikian, MUI tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.
Baca Juga: IHSG Anjlok, Bos Danantata: Kalau Tak Ada Perubahan, Pasti Jatuh
"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun merupakan kezaliman yang harus diakhiri. Oleh karena itu, MUI menilai perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.
"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
