Puluhan Bangunan di Bantaran Kali Ciliwung Dibongkar

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Feb 2026, 21:30
thumbnail-author
Naurah Faticha
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar puluhan bangunan di pinggir kali Ciliwung Jalan Taman Harapan, RT 04, 02 dan 15, Cawang, Kramat Jati, Rabu, 4 Februari 2026. (ANTARA/Siti Nurhaliza) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar puluhan bangunan di pinggir kali Ciliwung Jalan Taman Harapan, RT 04, 02 dan 15, Cawang, Kramat Jati, Rabu, 4 Februari 2026. (ANTARA/Siti Nurhaliza) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur melakukan pembongkaran puluhan bangunan di bantaran Kali Ciliwung, Jalan Taman Harapan, RT 04, RT 02, dan RT 15, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir melalui proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Salah satu warga setempat, Sigit Berdianto, mengatakan pembongkaran menyasar bangunan semi permanen yang berada di wilayahnya.

"Tinggal di RT 4 RW 3, Nomor 31, Taman Harapan Jakarta Timur. Hari ini ada pembongkaran rumah semi permanen di sini," kata Sigit saat ditemui di Jalan Taman Harapan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 4 Februari 2026.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah bangunan bertingkat sudah kehilangan atap. Petugas SDA Jakarta Timur tampak menggunakan palu besar untuk merobohkan tembok dan struktur bangunan, dimulai dari bagian atas sebelum dilanjutkan ke sisi bawah.

Para pemilik bangunan tidak lagi berada di lokasi setelah sebelumnya menerima kompensasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Juga: Pramono Lakukan Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung untuk Atasi Banjir Jakarta

Sigit menyampaikan bahwa sebagian besar penghuni telah pindah sejak Desember 2025. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti besaran kompensasi yang diterima masing-masing pemilik bangunan.

"Kalau di sini RT 04 itu ada lima bangunan, tapi totalnya di RT 04, 02 dan 15 itu kurang lebih 202 bangunan," katanya.

Ia menambahkan, kawasan tersebut kerap dilanda banjir dalam setahun terakhir.

Menurutnya, sejak tahun 2025 hingga Januari 2026, permukiman di bantaran Kali Ciliwung itu sudah lebih dari 20 kali terendam banjir. Banjir terakhir terjadi pada Jumat, 30 Januari 2026, dengan ketinggian air mencapai lebih dari dua meter. Saat itu, warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka.

"Ya kalau saya dapat ganti rugi sih maunya pindah, sudah lelah juga puluhan tahun mengalami banjir," ujar Sigit.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung terus dilanjutkan sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.

Baca Juga: Kali Ciliwung Meluap, 15 RT Jakarta Timur Terendam Banjir

Hal tersebut disampaikan Pramono saat meninjau pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis, 29 Januari 2026.

"Kita baru saja menyaksikan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat terhenti sejak 2017 kini kembali dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih humanis. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pembebasan lahan warga.

Normalisasi Sungai Ciliwung dinilai penting karena berpotensi mengurangi sekitar 40 persen dampak banjir di Jakarta. Proyek ini terbagi dalam dua segmen utama dengan total panjang 33,69 kilometer.

Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono, dengan rencana pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer dan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer.

Sementara segmen kedua mencakup wilayah MT Haryono hingga TB Simatupang, dengan rencana tanggul sepanjang 18,7 kilometer dan realisasi 8,9 kilometer. Secara keseluruhan, dari total 33,69 kilometer, telah dilakukan penurapan sepanjang 17,14 kilometer.

Menurut Pramono, pelaksanaan normalisasi dan pembebasan lahan sejauh ini berjalan lancar tanpa gejolak di masyarakat. Selain memberikan ganti rugi lahan, Pemprov DKI Jakarta juga membuka opsi relokasi ke rumah susun milik pemerintah daerah bagi warga terdampak.

(Sumber: Antara) 

x|close