Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Zulkipli memberikan paparan dalam acara sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta, Rabu 25 Februari 2026. (ANTARA/Aria Ananda) (Antara)
Ntvnews.id
“Karena ini adalah sensus yang paling berat yang akan dilakukan oleh BPS, yang dihadapi itu adalah para pelaku usaha yang tentu mereka memiliki kemauan tersendiri terkait dengan apa yang akan mereka sampaikan kepada BPS,” kata Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam paparannya di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Zulkipli menjelaskan bahwa SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS dan menjadi sensus paling menantang karena langsung menyasar pelaku usaha sebagai responden utama.
Berdasarkan paparannya, SE2026 akan memotret seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.
BPS menyiapkan pendekatan berbeda dibanding sensus sebelumnya, termasuk pemanfaatan teknologi digital serta penguatan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan asosiasi pelaku usaha.
Baca Juga: Terima Panel Interaktif Digital, Prabowo: Ini Lompatan Teknologi Digitalisasi
“Karena biar bagaimanapun BPS pasti tidak akan mungkin berjalan sendiri untuk melaksanakannya,” ujar Zulkipli.
Pendataan SE2026 dilakukan dalam dua tahap. Fase pertama berlangsung pada 1–30 Mei 2026 menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk usaha besar yang memiliki alamat email.
Fase kedua dilakukan pada Sabtu 16 Mei hingga Jumat 31 Juli 2026 dengan metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI) yang menyasar usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki email.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menekankan bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha menjadi faktor kunci keberhasilan SE2026.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pelaku usaha. Tantangan terbesar sensus bukan hanya pada cakupan wilayah tetapi pada response rate dan kepercayaan responden terhadap proses pendataan,” ujar Molly.
Baca Juga: BPS Libatkan Mitra Statistik untuk Verifikasi 11 Juta Peserta PBI JKN
Ia mengutip survei internal BPS tahun 2025 yang menunjukkan 68 persen pelaku usaha bersedia berpartisipasi jika mendapat penjelasan jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus, sementara 27 persen masih ragu karena khawatir data disalahgunakan.
Menurut Molly, komunikasi publik yang menjelaskan bahwa data sensus dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan responden.
Melalui sosialisasi SE2026, BPS menargetkan partisipasi pelaku usaha meningkat sehingga data yang dihasilkan dapat memotret struktur ekonomi, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan secara lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
