FPI Surati Prabowo, Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace

Ntvnews.id, Jakarta - Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, Habib Hanif Alatas, mengatakan pihaknya sebenarnya belum sempat menyampaikan pandangan secara langsung dalam forum, namun telah menitipkan surat tersebut kepada Presiden.

"Memang tadi kami belum dapat kesempatan bicara, tapi kami menitipkan surat. Surat kami sampaikan, tadi juga kami sampaikan kepada Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP," kata Habib Hanif Alatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026malam.

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya menghadiri undangan berbuka puasa bersama Presiden Prabowo dengan para ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pengasuh pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga: Momen Prabowo Buka Puasa Bersama Tokoh dan Pimpinan Ormas Islam di Istana Merdeka

Habib Hanif menjelaskan bahwa permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan FPI terhadap Amerika Serikat dan Israel yang menurutnya memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai konflik internasional.

"Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita enggak percaya Amerika. Kita enggak percaya sama Israel. Nabi-nabi saja, para Rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa," ucapnya.

Ia menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP berpotensi memunculkan persoalan baru, salah satunya kemungkinan pasukan Indonesia harus berhadapan langsung dengan pejuang Palestina di Gaza.

Habib Hanif menegaskan FPI pada prinsipnya tidak menolak apabila Indonesia mengirim pasukan dengan tujuan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun, mereka menolak jika pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat dan berpotensi melucuti senjata kelompok pejuang di Gaza.

"Kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Tapi, kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza akhirnya konfrontasi, ini yang kami enggak mau," ucapnya.

Lebih lanjut, Habib Hanif mengatakan Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, Habib Hanif Alatas (NTVnews)

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden membuka kemungkinan untuk menarik Indonesia dari forum tersebut apabila dinilai tidak memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

"Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, enggak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu. Tapi, kita tetap enggak perlu nunggu itu, dari sekarang saja, orang sudah terbukti kok Amerika dari dulu enggak bisa dipercaya," katanya.

Selain menyampaikan sikap terkait BoP, FPI juga menitipkan pesan kepada Presiden agar secara terbuka menyampaikan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Habib Hanif menjelaskan permintaan tersebut merupakan amanat dari Habib Rizieq Shihab yang disampaikan melalui dirinya karena tidak dapat hadir dalam acara tersebut.

Baca Juga: Prabowo Tekankan Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan sebagai Kekuatan Bangsa di Tengah Tantangan Global

"Tadi kami minta, amanat dari Habib Rizieq ya, karena Iran ini kan negara sahabat juga. Kita minta Presiden jangan hanya mengutus Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan bela sungkawa, tapi kita minta supaya Presiden sampaikan bela sungkawa secara terbuka, karena bagaimanapun negara sahabat. Ya, jadi dan kita kira Iran butuh didukung dalam hal membela kedaulatannya," ujarnya.

Adapun acara silaturahmi tersebut dihadiri sejumlah tokoh Islam, di antaranya Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Acara pertemuan yang diawali dengan kegiatan berbuka puasa itu dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berlangsung hingga kurang lebih pukul 23.00 WIB.