Negara Berkembang Perlu Strategi Inovatif untuk Menghimpun Dana Menghadapi Krisis Iklim

Ntvnews.id, Jakarta - Negara-negara berkembang didorong untuk mencari cara-cara inovatif dan praktis dalam menghimpun pendanaan guna menghadapi dampak perubahan iklim, baik melalui langkah adaptasi maupun mitigasi.

Editor 360info, Amar Rao dari BML Munjal University dan Namita Kohli, menyoroti bahwa kebutuhan pendanaan iklim bagi negara berkembang semakin mendesak seiring meningkatnya dampak krisis iklim global.

“Perubahan iklim tidak menunggu janji-janji internasional, dan negara-negara paling rentan di dunia pun tidak bisa menunggu — karena setiap dolar yang tertunda berarti nyawa, mata pencaharian, dan kesempatan untuk bertahan hidup," demikian dikutip Jumat, 6 Maret 2026.

Hasil pertemuan COP29 memperlihatkan kenyataan yang mengkhawatirkan bagi negara-negara berkembang, yakni adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dana iklim dengan dana yang benar-benar tersedia. Untuk mengatasi krisis iklim yang semakin parah, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai sekitar USD1,3 triliun.

Namun negara-negara maju hanya berkomitmen mengumpulkan sekitar USD300 miliar per tahun hingga 2035. Walaupun angka tersebut disebut sebagai peningkatan tiga kali lipat dari target USD100 miliar per tahun yang ditetapkan pada 2009, komitmen tersebut tetap menuai kritik dari negara berkembang karena dianggap masih jauh dari cukup.

Analisis dari Center for Global Development menunjukkan bahwa komitmen yang ada saat ini, termasuk kontribusi dari bank pembangunan multilateral serta dana swasta, diperkirakan baru mampu mencapai sekitar USD200 miliar per tahun pada 2030. Jika kontribusi ekonomi emerging seperti China turut diperhitungkan, jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga USD265 miliar.

Meski demikian, terdapat kekhawatiran bahwa inflasi dapat menggerus nilai riil dari dana tersebut. Pada 2035, komitmen sebesar USD300 miliar diperkirakan hanya setara sekitar USD175 miliar apabila diasumsikan terjadi inflasi tahunan sebesar 5 persen.

Ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai pendanaan baru dan tambahan juga memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian dana tersebut hanya akan dialihkan dari bantuan pembangunan yang sudah ada, yang pada akhirnya dapat mengganggu target pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan pendanaan ini mencerminkan bahwa sistem global saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Oleh karena itu, negara-negara dengan ekonomi emerging tidak dapat hanya mengandalkan janji internasional.

Mereka perlu merancang strategi yang inovatif dan pragmatis untuk menggalang modal, sekaligus memastikan bahwa skema pendanaan tersebut selaras dengan struktur ekonomi yang ada.

Paradoks pembiayaan iklim

Ketahanan iklim bergantung pada dua jenis proyek utama, yakni mitigasi dan adaptasi.

Mitigasi bertujuan mengurangi atau mencegah penyebab perubahan iklim, misalnya melalui pengembangan energi terbarukan. Proyek ini mencakup pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan fasilitas energi bersih yang juga mampu menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, adaptasi berfokus pada penyesuaian sistem dan praktik untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Contohnya meliputi pembangunan perlindungan banjir atau pengembangan tanaman yang tahan terhadap kekeringan.

Namun terdapat paradoks dalam pembiayaan iklim. Proyek mitigasi umumnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih jelas, seperti penciptaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, proyek adaptasi yang tidak kalah penting sering kali tidak menghasilkan aliran pendapatan secara langsung.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan anggaran publik. Selain itu, sebagian besar masyarakat di negara-negara tersebut juga belum memiliki kapasitas finansial untuk berinvestasi dalam instrumen seperti obligasi hijau atau skema asuransi iklim.

Karena itu, kunci utamanya terletak pada perancangan ulang kerangka pembiayaan iklim agar mampu menarik investasi swasta, sekaligus tetap memberikan pengembalian yang terukur. Hal ini memerlukan kombinasi antara inovasi keuangan, insentif konkret, serta reformasi kelembagaan.

Solusi inovatif pembiayaan iklim

Salah satu pendekatan yang dinilai menjanjikan adalah mengaitkan imbal hasil investasi dengan multiplier ekonomi lokal.

Sebagai contoh, ketika pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur perlindungan banjir, proyek tersebut dapat menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, membuka peluang bagi pemasok bahan bangunan, serta menggerakkan bisnis lokal.

Pendapatan yang dihasilkan pekerja maupun pelaku usaha kemudian akan dibelanjakan kembali di dalam perekonomian lokal, sehingga menciptakan efek berantai yang memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi investor.

Solusi lain adalah penerbitan obligasi berbasis dampak, di mana pembayaran kepada investor dikaitkan dengan indikator kinerja tertentu seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, atau perbaikan kesehatan masyarakat.

Berbeda dengan obligasi konvensional yang memberikan bunga tetap, obligasi ini memberikan imbal hasil yang bergantung pada keberhasilan proyek. Misalnya, jika suatu proyek berhasil mengurangi emisi karbon atau meningkatkan tingkat literasi, investor dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi.

Struktur berbasis kinerja ini dinilai mampu menarik investor yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang positif. Risiko investor juga dapat ditekan melalui jaminan sebagian dari pemerintah atau organisasi internasional.

Selain itu, pasar kredit karbon lokal juga dapat menjadi sumber pendanaan baru. Melalui proyek seperti reboisasi atau penghijauan perkotaan, komunitas dapat menghasilkan kredit karbon yang kemudian diperdagangkan secara internasional. Pendapatan dari perdagangan tersebut dapat digunakan kembali untuk mendanai proyek iklim.

Pilihan lain adalah memonetisasi ketahanan iklim melalui pembangunan infrastruktur publik. Infrastruktur hijau seperti perumahan tahan banjir atau sistem transportasi berbasis energi terbarukan dapat dirancang untuk menghasilkan pendapatan melalui biaya layanan, tol, atau kemitraan publik-swasta.

Model berbagi penghematan energi juga dapat diterapkan. Dalam skema ini, penghematan yang dihasilkan dari efisiensi energi dibagikan antara pemilik bangunan, penyewa, dan investor, sehingga menciptakan insentif finansial bagi semua pihak untuk berinvestasi dalam teknologi hemat energi.

Di tengah tingginya beban utang yang dihadapi banyak negara berkembang, restrukturisasi utang berbasis iklim juga menjadi alternatif penting. Melalui skema debt-for-climate swap, kreditor internasional dapat menghapus sebagian utang negara dengan imbalan komitmen investasi pada proyek-proyek iklim.

Sebagai contoh, dana yang dibebaskan dari pembayaran utang dapat digunakan untuk membangun hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap banjir, sehingga mampu menekan biaya bencana di masa depan.

Negara berkembang juga dapat menerbitkan instrumen utang hijau berdaulat yang menawarkan suku bunga lebih rendah apabila target iklim tertentu berhasil dicapai. Skema ini dinilai menarik bagi investor yang fokus pada investasi berkelanjutan.

Potensi lain yang masih belum dimanfaatkan secara optimal adalah kontribusi diaspora internasional. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi hijau diaspora yang ditujukan kepada warga negara di luar negeri yang memiliki pendapatan lebih tinggi dan kedekatan emosional dengan negara asal mereka.

Obligasi tersebut dapat membiayai proyek yang nyata dan mudah terlihat, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau pembangunan sistem air bersih.

Platform pembiayaan berbasis remitansi juga dapat dimanfaatkan dengan cara mengalokasikan sebagian dana kiriman pekerja migran secara otomatis ke dalam dana iklim khusus. Skema ini dapat menciptakan aliran pendanaan yang stabil untuk proyek adaptasi.

Teknologi juga berperan penting dalam mengatasi tantangan pembiayaan iklim, terutama terkait persepsi risiko investor. Asuransi risiko iklim berbasis kecerdasan buatan (AI) misalnya dapat digunakan untuk merancang produk asuransi yang disesuaikan dengan berbagai sektor dan wilayah.

Premi yang terkumpul dapat digunakan untuk mendanai proyek adaptasi, sementara pembayaran klaim memberikan perlindungan bagi investor jika proyek terganggu oleh peristiwa iklim ekstrem.

Teknologi blockchain juga dapat meningkatkan transparansi pembiayaan iklim. Sistem ini memungkinkan pelacakan penggunaan dana secara real-time, misalnya dalam proyek reboisasi, termasuk memverifikasi proses penanaman, pemeliharaan, hingga penyerapan karbon.

Menyeimbangkan keuntungan dan dampak sosial

Upaya pembiayaan iklim juga harus mampu menyeimbangkan antara keuntungan finansial dengan dampak sosial yang dihasilkan.

Mitigasi risiko melalui jaminan dari bank pembangunan multilateral atau lembaga keuangan internasional dapat meningkatkan minat investor swasta terhadap obligasi iklim.

Model pembiayaan hibrida juga dapat diterapkan dengan menggabungkan dana filantropi dan investasi swasta. Dalam skema ini, dana filantropi menanggung risiko yang lebih tinggi, sementara investor swasta memperoleh potensi keuntungan.

Selain itu, memasukkan indikator dampak sosial seperti jumlah nyawa yang diselamatkan juga dapat memperluas daya tarik investasi iklim.

Dengan menghubungkan keuntungan investor dengan manfaat lokal yang terukur, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi risiko, serta menggerakkan sumber daya yang selama ini belum dimanfaatkan seperti modal diaspora, negara-negara dengan ekonomi emerging berpeluang mengubah lanskap pembiayaan iklim mereka secara signifikan.

Dr Amar Rao merupakan Associate Professor di School of Management, BML Munjal University, Haryana. Ia meneliti risiko iklim dan mekanisme pembiayaan serta memberikan konsultasi kepada perusahaan terkait kerangka kerja ESG. Penelitiannya berfokus pada persimpangan antara manajemen risiko dan perubahan iklim, termasuk pasar energi.

Artikel ini pertama kali diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™.