Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (NTVnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mulai awal April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai upaya efisiensi energi sekaligus menjaga produktivitas kerja.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan penerapan WFH dilakukan selaras dengan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan energi dari pemerintah pusat.
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu 25 Maret 2026.
Khofifah menegaskan bahwa WFH bukan berarti pelonggaran kerja, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN.
Ilustrasi - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/aa. (Antara)
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa skema WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif menjaga produktivitas ASN. Selain itu, sistem ini memungkinkan dukungan keluarga dalam memantau pelaksanaan kerja dari rumah.
Pemilihan hari Rabu sebagai waktu pelaksanaan WFH juga dinilai strategis untuk menjaga ritme kerja sekaligus menekan potensi peningkatan konsumsi BBM. Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.
Baca Juga: WFA Pemprov DKI Masih Berlaku hingga 27 Maret
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” jelasnya.
Pemprov Jatim memastikan kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas layanan publik. Pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja ASN akan dilakukan secara ketat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegas Khofifah.
Ia menambahkan momentum Idul Fitri menjadi titik awal memperkuat soliditas dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan dalam sepekan ke depan layanan publik kembali berjalan normal 100 persen tanpa adanya penumpukan layanan, serta menegaskan bahwa ASN harus tetap menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat secara profesional.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
