Mendagri Bocorkan Rencana WFH Seminggu Sekali, Tapi Tunggu Arahan Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencana kebijakan penerapan work from home (WFH) yang akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut, kebijakan tersebut telah dibahas bersama sejumlah menteri dan kini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Rapat pembahasan dilakukan secara virtual pada Selasa, 24 Maret 2026 malam dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Agenda utama pertemuan itu mencakup penyesuaian kebijakan sektor energi serta sejumlah stimulus ekonomi di tengah lonjakan harga minyak global.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas skema WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM). Namun, Tito belum bersedia mengungkap detail lengkap kebijakan tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Minta Masyarakat Maksimalkan Waktu WFA dan Utamakan Keselamatan saat Arus Balik

"Sudah rapat kemarin, rapat hampir tiga atau empat jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan. Ya saya nggak tahu siapa di istana. Apakah Pak Menko PMK (Pratikno), apakah Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto) ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Ia menyebut salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan. Meski demikian, hari pelaksanaannya belum ditentukan karena masih menunggu keputusan Presiden.

"Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu. Tapi hari apa yang akan diambil, biar nanti yang putuskan. Nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke presiden," katanya.

Tito Karnavian dalam konferensi pers di Kompleks Istana Negara (NTVnews)

"Setelah ada arahan bapak presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar aja," lanjutnya.

Lebih jauh, mantan Kapolri tersebut menilai kebijakan WFH satu hari dalam seminggu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa skema serupa pernah diterapkan saat pandemi COVID-19, ketika ASN hanya bekerja dari kantor dengan kapasitas terbatas.

Tito juga memastikan bahwa pemerintah daerah mampu menyesuaikan kebijakan tersebut, meskipun diperlukan penjelasan tambahan bagi kepala daerah baru agar layanan esensial tetap berjalan.

"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani, emergency, rumah sakit, kebersihan, harus tetap jalan," tutur Tito.