Australia Pangkas Pajak BBM Setengahnya untuk Redam Lonjakan Harga Energi

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Australia memutuskan memangkas sementara pajak bahan bakar hingga 50 persen sebagai langkah meredam kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, Senin.

Dalam pernyataannya, Albanese menyebut kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak lonjakan harga BBM.

"Kami akan mengurangi separuh pajak bahan bakar selama tiga bulan agar Anda bisa berhemat saat mengisi (bahan bakar)," kata Albanese di media sosial.

Baca Juga: EPA Longgarkan Aturan Etanol demi Tekan Harga BBM

Pemerintah memperkirakan kebijakan ini akan menurunkan harga bahan bakar sekitar 26,3 sen dolar Australia atau setara Rp2.700 per liter. Program ini akan berlaku selama tiga bulan mulai 1 April 2026 dengan total anggaran mencapai sekitar 2,55 miliar dolar Australia atau Rp42,5 triliun.

Selain pemangkasan pajak, pemerintah juga akan menyesuaikan biaya penggunaan jalan bagi truk berat dalam periode yang sama. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan biaya pada sektor transportasi dan logistik yang turut terdampak kenaikan harga energi.

"Kami membuat harga bahan bakar menjadi lebih murah saat ini, karena kami memahami warga Australia sedang berada di bawah tekanan yang serius," kata PM Albanese.

Kebijakan tersebut diambil setelah pertemuan Kabinet Nasional bersama para pemimpin negara bagian dan teritori, yang menghasilkan empat poin dalam Rencana Keamanan Bahan Bakar Nasional Australia. Saat ini, pemerintah memasuki tahap kedua rencana tersebut dengan fokus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi.

Baca Juga: Krisis BBM di Australia, Ratusan SPBU Kosong Imbas Konflik Timur Tengah

Lonjakan harga bahan bakar sendiri dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Konflik tersebut memicu gangguan pasokan energi global, termasuk blokade de facto di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Dampak dari gangguan tersebut dirasakan secara luas oleh berbagai negara, termasuk Australia, yang kini mengambil langkah cepat untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi domestik.

(Sumber: Antara)